oleh

25 Lurah di Prabumulih Sebagian Sudah Diperiksa Kejati Sumsel

PRABUMULIH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih saat ini terus melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket) dugaan penyelewengan dana desa (DD).

Selain itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih secara diam-diam juga tengah mengusut dugaan korupsi penggunaan Dana Kelurahan (DK) di Kota Prabumulih.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dari 25 lurah yang ada di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih sebagian diantaranya sudah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan terkait penggunaan dana yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan saat dikonfirmasi tak menapik adanya laporan penyalahgunaan Dana Kelurahan.

“Iya, ada laporan itu. Tapi langsung Kejati yang menanganinya mbak,” sebutnya, Minggu (28/6/2020).

Dijelaskannya, laporan pengaduan (terkait dugaan penyelewengan dana kelurahan, red) sudah menasional, kasus dari Jakarta di Kejagung (Kejaksaan Agung) terus diteruskan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) dan Kejati Sumsel meneruskan ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Prabumulih.

“Nah oleh Kejari telah ditindaklanjuti,” sebutnya.

Terkait itu pula sambung Topik, pihaknya melalui bidang pidana khusus (Pidsus) telah memintai keterangan dengan beberapa pihak untuk mendapatkan dokumen (data) terkait penggunaan dana kelurahan.

“Laporannya kan dana DAU tahun anggaran 2019,” ucapnya.

Masih kata Topik, kejaksaan tinggi telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan dugaan penyelewengan dana kelurahan tersebut. “Dan ini sudah ada beberapa yang dilakukan pemanggilan ke Kejati sebab perkaranya mereka yang handel (pegang),” ungkap Topik.

Disinggung berapa jumlah pihak terkait yang telah dimintai keterangan, Kajari mengaku tidak mengetahui hal itu. “Kalau untuk keterangan lebih jauh silahkan ke pihak Kejati saja soalnya mereka yang pegang,” tukasnya. (chy)

 

Komentar

Berita Lainnya