oleh

37 Peserta Teridentifikasi Masuk Barisan Parpol

PALI – Sebanyak 37 peserta yang mengikuti penjaringan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari setiap kecamatan, untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bumi Serepat Serasan, teridentifikasi masuk ke barisan Partai Politik (Parpol).

Hal itu terlacak, setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalukan  pengecekan melalui Sistem Informasi Parpol (Sipol) terkait nama-nama peserta yang wakili setiap desa/kelurahan telah mengikuti tes wawancara beberapa waktu lalu.

Namun, meski demikian KPUD PALI memberi kesempatan sesuai koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI,bahwa yang terindikasi tercacat namanya pada Parpol, untuk memberikan klarifikasi.

“Tetapi kalau yang enam besar itu tidak lolos tes wawancara, maka secara otomatis gugur. Untuk yang calon PPS lolos tes wawancara, maka kami beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta membubuhkan pernyataan, bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar atau sengaja memberikan identitas diri untuk Parpol dengan diketahui ketua Parpol tingkat kecamatan atau desa dimana calon PPS itu berdomisili,” ujar Sunario SE, Ketua KPUD PALI.

Adapun rincian jumlah calon PPS yang terindikasi tercatat pada anggota Parpol terdiri dari Kecamatan Penukal Utara sebanyak 12 orang, Kecamatan Tanah Abang sebanyak lima orang orang, Kecamatan Talang Ubi sebanyak enam orang, Kecamatan Penukal sebanyak sembilan orang dan Kecamatan Abab sebanyak lima orang.

“Sekali lagi, jumlah itu keseluruhan dari jumlah peserta yang ikut tes wawancara. Artinya, kalau yang tidak lolos tes wawancara langsung gugur dan yang berpeluang lolos akan diberi kesempatan. Namun kalau kesempatan itu tidak dipergunakan atau yang bersangkutan secara nyata terbukti terdaftar sebagai anggota Parpol, maka kami anggap gugur,” terangnya.

Sementara, Ketua Bawaslu PALI Heru Muharam, melalui Divisi Pengawasan Iwan Dedi membenarkan, adanya indikasi calon PPS yang terlibat Parpol. Dan pihaknya sudah memanggil KPUD PALI untuk memberikan kesempatan.

“Namun bukan berarti memberi kelonggaran. Sebab, proses harus tetap berjalan sesuai kriteria sebagai penyelenggara Pemilu yang wajib netral dan bersih dari keberpihakan. Kami berharap, proses penjaringan PPS atau Pengawas Kelurahan/Desa (PKD,red), untuk kesiapan Pilkada PALI berjalan lancar dan tidak ada unsur lain yang dapat mencoreng marwah penyelenggara maupun pengawas Pemilu,” harapnya. (ebi)

Komentar

Berita Lainnya