oleh

Soal Wacana Larangan Cadar, Menag Diminta Tak Mengurusi Ranah Pribadi

-Nasional-113 views

SUMEKS.CO – Menteri Agama Menag Fachrul Razi mewacanakan akan melarang wanita menggunakan cadar atau niqab masuk instansi pemerintah. Publik pun bereaksi terkait wacana tersebut. Menag pun diminta tak mengurusi ranah pribadi serta lebih baik menyelesaikan masalah yang substansial.

Menag mengatakan wacana tersebut masih dalam kajian di Kementerian Agama (Kemenag). Sehingga belum ada larangan bagi wanita yang saat ini telah menggunakan cadar.

“Kalau orang mau pakai silakan,” kata Fachrul Razi di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Dikatakan mantan Wakil Panglima TNI itu, penggunaan cadar atau tidak, bukan menjadi ukuran ketakwaan seseorang. Bahkan menurutnya, tak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.

“Jadi cadar itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar takwanya tinggi. Sudah dekat dengan Tuhan, cadar tak ada dasar hukumnya di Alquran maupun Hadits dalam pandangan kami,” kata dia.

Dijelaskannya, wacana pelarangan cadar karena faktor keamanan. Dia mencontohkan bagi orang yang masuk lingkup instansi pemerintahan diwajibkan melepas jaket dan helm. Begitu pula apabila diberlakukan bagi orang memakai cadar. Menurut dia, agar wajah mereka dapat terlihat jelas.

“Jadi betul dari sisi keamanan, kalau ada orang bertamu ke saya enggak tunjukin muka, ya enggak mau saya,” tandas dia.

Politisi PKS dan PKB mengkritik keras wacana larangan tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah khususnya Menteri Agama tak perlu mengatur urusan pribadi seseorang.

“Saya menggarisbawahi, itu ruang privat. Ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi negara. Karena negara bagaimana pun mengatur di ruang publik,” katanya di Kompleks Parlemen.

Mardani mengaku tak terlalu mengetahui hukum menggunakan cadar. Untuk itu dia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa terkait cadar.

“Kalau dia (cadar) tak wajib ya enggak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya khawatir ini masuk di ruang privat. Karena itu harus hati-hati masuk ke ruang privat,” ujarnya.

Mardani juga mengatakan cara terbaik melawan radikalisme ialah dengan dialog dan literasi bersama penegakan hukum. Namun jangan sampai nantinya terjadi kesenjangan dalam rangka memberantas radikalisme.

“Bukan buat memperlebar dan memperluas frontnya gitu,” pungkasnya.

Sementara polisi Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas meminta agar Menag fokus urus masalah lain yang lebih subtansial.

“Daripada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh,” kata Yaqult di Kompleks Parlemen.

Menurutnya, cadar adalah budaya dari bangsa Arab dan tidak menjadi bagian ke-Islaman. Karena itu, dia menyarankan Fachrul untuk belajar lebih banyak soal cadar.

“(Menag) pelajari dulu itu, apa itu radikalisme, terorisme berhubungan enggak sama cara berpakaian orang. Kalau tidak berhubungan, ngapain sih bikin aturan yang enggak perlu,” ungkapnya.

Yaqult menilai larangan ini tidak sesuai jika dilakukan untuk mencegah radikalisme.

“Kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar itu. Nah baru keluarkan peraturan itu,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan belum ada pembahasan soal rencana larangan pemakaian cadar bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Belum dibahas. Masing-masing instansi, masing-masing rumah tangga kan pasti ada aturannya,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurutnya, sejauh ini tidak ada aturan di Kementerian PAN-RB mengenai larangan menggunakan cadar. Namun tidak tahu dengan aturan di kementerian lain.

“Setahu saya, kok enggak ada aturan undang-undang, ya, yang di KemenPAN. Tetapi, yang lain, silakan cek saja,” katanya.

Sejauh ini, tidak ada keluhan terkait pemakaian cadar di lingkungan Kementerian PAN-RB, tetapi lebih dikarenakan aturan berpakaian sesuai aturan yang telah ditentukan.

Ia mencontohkan aturan pakaian seragam saat pelaksanaan diklat yang sudah ditetapkan sehingga harus dipatuhi jika ingin mengikutinya.

“Kami menunggu aja (soal larangan cadar), karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan keindonesiaan yang ada,” katanya. (gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya