oleh

Tidak Ada Penerimaan PPPK dan Calon ASN di Pagaralam          

PAGARALAM- Pemerintah Kota Pagaralam memastikan tahun ini tidak melaksanakan penerimaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pihaknya hanya mengajukan atau menyampaikan usulan kebutuhan formasi penerimaan anggaran 2020 mendatang.

Diakui Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagaralam, Nyayu Lusiana didampingi Kabid Formasi Sardiono menjelaskan, pemerintah kota Pagaralam saat ini masih kekurangan ASN di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagaralam.

Baik itu yang menggantikan pegawai yang pensiun maupun pegawai di lingkungan Pemkot Pagaralam yang sudah dialihkan ke provinsi maupun pindah ke kabupaten/kota lainnya.

”Ini baru tahap pengajuan. Diharapkan sebanyak 300 Calon PPPK termasuk ASN yang diusulkan ke Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MEnPAN-RB) semua disetujui,” harapnya.

Sekitar 300 calon ASN yang diusulkan, semuanya dipresentasikan sebanyak 70 persen untuk formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sisanya sebanyak 30 persen untuk formasi umum seperti guru dan tenaga kesehatan.

”Kita sudah susun proyeksi perhitungan pengajuan untuk kebutuhan pegawai hingga 2024 atas permintaan MENPAN RB. Jadi estimasi jumlah penerimaan tiap tahun nantinya disusulkan sekitar 200 hingga 300 orang penerimaan pegawai, sehingga ada balance antara kebutuhan jumlah pegawai dengan anggaran belanja pegawai,” kata Lusi.

Semuanya lanjut Lusi dikembalikan dan tergantung wewenang pusat.  Sedangkan dari usulan tersebut, formasi PPPK berada di posisi terbanyak yang dibutuhkan di sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Pagaralam.

”Setelah melalui tahapan usulan, kini kita masih menunggu instruksi petunjuk lebih lanjut dari MenPANRB terkait penerimaan CPNS tahun depan, meski tahun ini di Sumsel hanya pemerintah Kota Pagaralam yang tidak melaksanakan penerimaan ASN,” ungkapnya.

Penerimaan calon ASN untuk pemerintah kota Pagaralam dinilai masih sangat dibutuhkan.

“InsyaAllah, formasi pengajuan kebutuhan pegawai 2020 diajukan sesuai perhitungan jumlah kebutuhan pegawai dan analisis jabatan,” jelasnya.

Untuk dapat menerima CPNS, Pemerintah Pusat menetapkan syaratnya adalah daerah tersebut belanja pegawainya dalam APBD harus kurang atau tidak melebihi dari 50 persen. (ald)

Komentar

Berita Lainnya