oleh

7 Daerah Setuju Sumsel Barat

LAHAT – Wacana Provinsi Sumsel Barat, terus bergulir. Presedium Pemekaran Sumsel Barat pun menggaku telah mendatang tujuh dari delapan kabupaten/kota yang akan jadi wilayah Sumsel Barat.

Semua kabupaten/kota menyambut baik pemisahan dari Sumsel tersebut.

“Dari tujuh kabupaten/kota yang sudah kami datangi, semuanya merespon positif, kecuali Muratara belum kita datangi” kata Sekretaris Presedium Pemekaran Sumsel Barat, Hazairin Hanafiah, saat audensi ke DPRD Lahat, Selasa (21/7/2020).

Hazairin yang merupakan mantan Ketua DPRD Lahat mengatakan, Presedium Pemekaran Sumsel Barat terbentuk 1 Desember 2019 lalu. Mantan Walikota Pagaralam, Djazuli Kurus ditunjuk sebagai Ketua Presedium.

Hazairin mengakui, saat ini moratorium DOB belum dibuka oleh pemerintah pusat. Namun, usulan harus diusulkan, saat moratorium dibuka, usulan sudah masuk.

“Ada yang mempermasalahkan moratorium. Kita ini ngimbang (ngintip), kalau Papua dibuka, kita sudah masuk.
Tapi kalau Papua sudah masuk, kita baru akan mengusulkan, ketinggalan. Perjuangan ini masih panjang, mungkin setahun dua tahun kedepan. Kenapa masih panjang, karena masih memerlukan dukungan masyarakat,” bebernya.

Disisi lain, Hazairin mengakui penetapan ibukota sangat riskan terjadi gejolak. Sehingga presedium memutuskan tidak mambahas rencana ibukota Sumsel Barat.”Kita sepakat (ibukota) tidak dibicarakan sekarang. Nanti akan diserahkan ke konsultan independen dan tim independen,” tegasnya, yang mengklaim, delapan kabupaten/kota yang masuk dalam Sumsel Barat, terdiri Pali, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagaralam, Mura, Linggau dan Muratara, dengan luas wilayah 30.000 meter persegi dan penduduk 2,5 juta jiwa.

Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST pun mendukung rencana besar ini. Kehadiran seluruh perwakilan fraksi dan komisi dalam pertemuan dengan Presedium Pemekaran Sumsel Barat, jadi bukti dukungan tersebut. “Dukungan full. Bukti dukungan kami, semua fraksi hadir semua,” katanya.(dang)

Komentar

Berita Lainnya