oleh

8 PNS Mendaftar Bakal Calon Kades

MUARA ENIM – Pemilihan kepala desa bukannya diminati dari kalangan masyarakat saja yang ikut mendaftar sebagai peserta calon kepala desa. Ternyata pesta demokrasi pemilihan kepala desa juga diminati pagawai nageri sipil (PNS).

Buktinya, sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, mengikuti pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) di Kabupaten Muara Enim. Adapun ke-delapan PNS tersebut yakni Abdul Haris Nasution SH (Desa Banuayu), Israwadi (Desa Gunung Raja), Wani (Desa Talang Taling), Marzuki S.Sos (Desa Sukajaya), Gunaria S.Sos (Desa Petar Dalam), Jaya Katwang (Desa Sungai Rotan), Hasirun (Desa Suka Merindu) dan Ramli (Desa Kasai).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Muara Enim Dr H Rusdi Khairullah MSi didampingi Sekretaris Drs Rahmat Noviar Gumay MSi, bahwa dalam rangkaian kegiatan Pilkades serentak di Kabupaten Muara Enim akan diikuti oleh 106 desa yang tersebar di delapan kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

Dari 106 Desa yang ikut tersebut, ada delapan desa yang peserta Balon Kadesnya berasal dari PNS. Lanjutnya, bagi PNS yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa tentu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti harus ada izin tertulis dari atasannya yang berwenang. Kemudian, ketika mereka terpilih dan dilantik sebagai Kades maka harus mengajukan cuti diluar tanggungan negara.

Kemudian, jika ada Sekdes yang berstatus PNS ketika mendaftar sebagai calon kades, maka otomatis ia sudah mundur dari jabatannya sebagai Sekdes. Untuk masalah gaji, bagi PNS yang terpilih menjadi Kades hanya menerima gaji pokok sebagai PNS dan Penghasilan Tetap (Siltap) jabatan sebagai Kepala Desa.

Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja (Tukin) maupun Tunjangan Jabatan Kades dan sebagainya tidak dapat. “Boleh (semua) PNS, TNI, Polri, asal ada izin dari atasannya yang berwenang. Tidak perlu mundur dari PNS bisa cuti di luar tanggungan Negara,” katanya.

Sambung Rusdi, peserta yang ikut seleksi Pilkades sebanyak 175 orang dan yang lulus 130 orang, berarti ada 45 orang yang tereliminasi. Mengenai masalah ada keinginan sebagian Balon Kades yang tidak lulus seleksi melalui aplikasi Sistem Informasi Penyaringan Aparatur Desa (SIMPAPDES), untuk minta tes seleksi diulang, itu tidak bisa sebab sudah bersifat final dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Apalagi sudah dibuatka berita acara hasil seleksi oleh masing-masing panitia Desa yang di tandatangani oleh masing-masing peserta seleksi calon kades. Seleksi Kades tersebut sesuai dengan Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kades dan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim No 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kades.

Terpisah, Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi, mengatakan bahwa sesuai aturan PNS memang boleh jika ingin maju dalam Pilkades asal mendapat izin tertulis dari atasannya dalam hal ini Bupati Muara Enim. Jika terpilih, kata dia, yang bersangkutan bisa mengambil cuti diluar tangungan negara. Dan jika tidak menjabat Kades lagi, mereka bisa mengurusnya lagi untuk aktif kembali menjadi PNS. Kalau masalah gaji, dirinya kurang tahu. “Pastinya hanya akan menerima gaji pokok saja sebagai PNS,” katanya.(ozi)

Komentar

Berita Lainnya