oleh

Ada 617 Desa Tak Miliki Kantor

PALEMBANG – Total ada 2.835 desa di Sumsel namun 617 desa belum memiliki kantor. Hal ini terungkap pada dialog khusus Pengelolaan Keuangan Desa, di aula Ditjen Perbendaharaan, kemarin.

Dra Hj Vera Theresia MM, Kabid Bina Pemerintahan dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provonsi Sumsel menambahkan. Di Sumsel hampir 30 persen desa yang belum memiliki kantor. Dari jumlah 2 ribu tersebut pun ada yang rusak berat sehingga tidak dapat digunakan.

“Sangat banyak yang belum memiliki kantor, padahal kantor ini penting untuk pelayanan dan administrasi,” katanya.

“Iya banyak desa yang belum kantor bahkan dari data tadi banyak yang belum rusak berat. Seperti yang dikatakan Muara Enim ada 245 kantor, satu desa tidak memiliki. Dan 147 rusak berat sehingga tidak ditempati, bahkan empat Lawang belum punya satu pun,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini, kantor desa berada di rumah desa sehingga belum ada pemisahan. Namun untuk desa yang belum ada kantor pun tidak bisa langsung membangun kantor menggunakan dana desa. Sebab berdasarkan aturan PP No 40 Tahun 2014 bab V penggunaan Pasal 29. Bahwa dana desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaannya.

Karenanya, menteri desa harus menjadikan prioritas desa yang belum mempunyai kantor . “Bisa pula pembangunan menggunakan hibah atau , pihak ketiga hingga swadaya masyarakat,” jelasnya.

Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Tauhid mengatakan. Tidak adanya kantor desa menjadi perhatian dan sangat miris. Sebab bagaimana menjalankan pemerintahan kalau pelayanan dan administrasi kantor tidak ada. Jadi selama ini desa yang belum maka berkantor di rumah kepala desa.

“Sedih melihat desa belum ada kantor. Sebab kantor berdasarkan konstitusi desa merupakan pusat pemerintahan terkecil di Indonesia jadi wajib ada kantor, ” katanya.

Sebab, kata dia, di pulau Jawa kantor fasilitas kantor desa ada temapt ibadah hingga pasar. Kondisi yang berbeda dengan di Sumsel. Untuk itu, sambung dia, pihaknya akan mencari solusi agar keberadaan kantor ini bisa terpenuhi.

Misalnya, menggunakan dana desa tapi masalah nya tidak ada aturan yang mengatur tersebut. Sehingga kepala desa khawatir di kriminalisasi. “Akan diajukan ke Kemendes untuk mengubah aturan. Sebab berdasarkan aturan hanya empat priroitas peruntukan penggunaan dana desa.

Atau, bisa menggunakan skema tanggung renteng antar pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten. Bisa pula, menggunakan APBN yang dialokasikan khusus. Sebab bisa jadi kejadian yang tidak ada kantor juga terjadi di daerah lain. Dan tidak hanya di Sumsel sebab berdasarkan data tadi ada 70 ribu desa dan hampir 10 ribu belum.

Artinya , bisa saja daerah lain menghadapi masalah yang sama. Jadi kita ajukan bersama seluruh daerah sebab kebutuhan sama. “Apapun nanti kebijakan yang jelas keberadaannya penting,. Kalau tidak ada kantor bagaimana pelayanan maupun administrasi untuk warga apalagi keberadaan desa jauh dan terpencil,” pungkasnya. (yun)

Komentar

Berita Lainnya