oleh

Ada Kenaikan UMP di OKU Mengacu UMP Penetapan Gubernur Sumsel

BATURAJA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak menetapkan standar pengupahan berdasar upah minimum kabupaten (UMK). Tapi mengacu kepada penetapan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Sumsel.

“Kita tidak menetapkan UMK sendiri,” kata Kabid Penyelesaian Hubungan industrial Disnaker OKU, Ivan Saputra, Rabu  (16/12). Disebut Ivan, awalnya tidak ada perubahan dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Tapi belakangan ada kenaikan UMP sebesar sekitar Rp 100.000. Dari Rp 3.043.111 naik menjadi 3.144.446. Pihaknya akan menyampaikan isi keputusan Gubernur Sumsel. Jadi tidak membuat aturan sendiri.

Sebelum ada kenaikan UMP yang ditetap Gubernur Sumsel menurutnya, sempat dikeluarkan surat edaran dari Bupati OKU yang disampaikan kepada perusahaan perusahaan yang ada di OKU.

Apa yang menjadi keputusan Gubernur Sumsel sebutnya disampaikan kepada perusahaan. Meski tidak menetapkan UMK sendiri, lanjut Ivan, sebelumnya mereka juga tetap menyampaikan data mengenai standar hidup layak di daerah yang diambil dari perkembangan harga harga di pasaran.

Pemberian gaji juga berdasar standar tujuh jam kerja sehari, dan atau 40 jam kerja dalam seminggu. Standar UMP ini sendiri mulai berlaku pada awal Januari 2020. (bis)

 

Komentar

Berita Lainnya