oleh

AJ Minta Dibebaskan dari Semua Tuduhan!

PALEMBANG – Sidang lanjutan kasus Kredit Modal Kerja Bank Sumsel Babel kepada PT Gatramas Internusa dengan terdakwa Agustinus Judianto (JPU) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kelas IA Khusus Palembang, Senin (10/2/2020).

Kali ini, agenda sidang adalah pembacaan pledoi atau pembelaan yang diajukan terdakwa Agustinus Judianto dan penasihat hukumnya, Ridwan SH. Dihadapan majelis hakim diketuai Erma Suharti SH MH, terdakwa Agustinus meminta agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya pada dirinya.

Sebab, menurut terdakwa, apa yang didakwakan JPU kepadanya semua terjadi setelah Direktur PT Gatramas Internusa, Heri Gunawan meninggal dunia.

“Posisi saya di perusahaan sebagai komisaris tidak bisa disamakan dengan direktur. Tapi saya tetap didakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi saya minta agar majelis hakim membebaskan saya dari semua tuntutan dan memulihkan nama baik saya,” pintanya.

Masih menurut terdakwa, dirinya bukanlah pejabat yang punya wewenang mengelola keuangan negara, tapi hanya sebagai debitur. “Ini yang menjadi tanda tanya besar, mengapa saya di dakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Disamping itu, keterangan saksi ahli pidana dan kepailitan, yaitu DR Jamin Ginting juga mempertegas bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan secara perdata saja, karena ada kontrak antara Bank Sumsel Babel dengan PT Gatramas Internusa.

“Sampai saat ini penagihan kepada saya selaku debitur masih berlangsung melalui kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit,” ungkapnya.

Menurut terdakwa, perkara ini prematur untuk dibawa ke ranah hukum pidana, karena belum ada kerugian negara yang pasti dan nyata.

“Saksi ahli tegas menyatakan perkara ini bukan perkara Tipikor, karena apabila dalam proses pengajuan kredit terjadi sebuah perbuatan pemalsuan dokumen, maka perbuatan tersebut masuk dalam ketentuan pasal 263 KUHP, bukan serta merta masuk ke dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor,” jelasnya.

Semua keterangan saksi ahli lainnya yang dihadirkan, yaitu DR Aad Rusyad Nurdin, DR Eva Achjani Zulfa dan DR Dian Puji Nugraha Simatupang semua amemberikan pendapat bahwa perkara ini adalah perkara perdata, bukan pidana atau Tipikor.

Selain itu, terdakwa juga minta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan beberapa asetnya yang disita, diantaranya mengembalikan satu aset yang tersisa, yakni rumah istri terdakwa.

“Satu-satunya aset yang tidak masuk bundel pailit adalah rumah tinggal yang dibeli istri saya sebelum kami menikah, JJauh sebelum Perjanjian Kredit dengan PT Bank Sumsel Babel terjadi pada 2014, yang telah disita Jaksa Penyidik, sebab itu saya minta untuk dikembalikan,” harapnya.

Menanggapi pleidoi terdakwa Agustinus, JPU Suhartono SH dari Kejati Sumsel menegaskan bahwa pihaknya tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan sebelumnya.

“Kami tetap pada tuntutan semula dan meminta majelis hakim memutuskan sesuai tuntutan, karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang kami dakwakan,” tegasnya.

Sementara, penasihat hukum terdakwa, Ridwan SH mengatakan, jika perbuatan kliennya yang didakwakan JPU bukan sesuatu yanng dilakukan oleh terdakwa, “Semua alat bukti atau saksi dimuka sidang mengatakan jika terdakwa tidak ikut dalam penjaminan dan pencairan tahap kedua,” jelasnya.

Selain itu, tidak ada ditemukan penambahan harta atau kekayaan dari kliennya. “Jadi mengapa terdakwa yang disalahkan, itu semua perbuatan yang dilakukan alm Heri Gunawan selaku Direktur PT Gatramas dari mulai penjaminan dan pencairannya, namun hal itu juga harus ditentukan lebih dulu, karena belum tentu tindak pidana,” katanya.

Dilanjutkan Ridwan SH, jika dakwaan dikaitkan dengan Bank Sumsel Babel dan Heri Gunawan soal Verifikasi Agunan (jaminan, red) yang dilakukan oleh pihak Bank Sumsel Babel maka jelas agunan itu sudah terverifikasi.

“Itu sudah terverifikasi, nah kalau dinyatakan palsu maka yang memverifikasi perlu dipertanyakan kredibilitasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, terdakwa Agustinus Judianto dituntut JPU 12 tahun penjara, selain itu terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp. 13,2 Miliar atau penjara 6 tahun. (nan)

Komentar

Berita Lainnya