oleh

Ajukan PK, Kasus Sengketa Lahan Flyover Simpang Jakabaring Berlanjut

SUMEKS.CO – Kasus sengketa lahan pembangunan jembatan flyover Jakabaring Palembang berlanjut. Setelah pihak tergugat yakni Kamaludin pemilik sertifikat hak lahan seluas 830 m2 di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU 1, Palembang melalui kuasa hukumnya Yuniarti SH melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) belum lama ini.

“Di tingkat Pengadilan Negeri klein kami menang namun penggugat atas nama Suroyo mengajukan banding dan menang. Selanjutnya kami mengajukan banding ke MA namun tetap kalah,” terang Yuniarti kepada awak media, Selasa (19/11) sore.

Menurut Yuniarti, pihaknya melakukan upaya hukum PK ke MA karena menemukan bukti baru atau novum. “Seperti surat sertifikat yang diklaim penggugat Suroyo bukan atas namanya tapi orang lain milik Khodijah serta surat jual beli tanah di lokasi tersebut Suroyo bertindak sebagai saksi padahal lokasi lahannya sama,” lanjut Yuniarti.

Novum didapatkan setelah kasus banding berjalan di tingkat MA. Kasus perdata sengketa lahan ini sudah berjalan 15 tahun sejak pembebasan lahan oleh Pemprov Sumsel pada tahun 2004.
Lahan tersebut milik Kamaludin berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tahun 1930 dan sertifikat hak milik diwariskan kepada keluarganya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Palembang 1977.

“Akibat sengketa perdata tersebut dan gugatan dari Suroyo, Kamaludin tidak bisa mendapat ganti rugi dari pemerintah saat pembangunan jembatan flyover Jakabaring hingga kasus selesai,” terangnya lagi.

Padahal sambung Yuniarti, dana pembebasan lahan oleh tim 9 telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Palembang. Pemenang sengketa kasus sengketa lahan tersebut tinggal mengambilnya.
“Selain mengajukan PK ke MA, kami juga akan mengajukan sengekata ini ke PTUN terkait sertifikat tersebut karena diduga salah prosedur serta bukan milik penggugat,” tukas Yuniarti.(dho)

Komentar

Berita Lainnya