oleh

Akibat Galian Pertagas, Suplai Air Bersih di Banyuasin Terhambat Sampai 11 Bulan

-Sumsel-255 views

PANGKALAN BALAI – Ribuan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Tirta Betuah Banyuasin, terutama yang terkena dampak aktivitas galian pipa Pertagas beberapa waktu lalu, mendapatkan pembebasan pembayaran PDAM.

“Iya akan ada pembebasan pembayaran PDAM Tirta Betuah,” kata Direktur PDAM Tirta Betuah Sri Hartini SE MM.

Namun ini berlaku bagi pelanggan PDAM Tirta Betuah yang terkena langsung dari dampak galian pipa Pertagas.”Berlaku bagi pelanggan yang terkena galian pipa pertagas,  yaitu wilayah Betung,  Sembawa, dan Talang Kelapa,” bebernya.

Diakuinya kalau akibat galian pipa Pertagas itu, suplai air bersih selama 8 bulan hingga 11 bulan tidak mengalir ke rumah pelanggan, seperti di Desa Mainan dan Sembawa. Jadi pembebasan pembayaran PDAM Tirta Betuah ini bukan merupakan penghapusan dan lain sebagainya,  melainkan pelanggan dibebaskan untuk tidak membayar tagihan PDAM.

Kepada pelanggan diberikan waktu untuk melapor kepada PDAM Tirta Betuah seperti Talang Kelapa,  Sembawa, dan Betung terhitung sejak tanggal 23 Oktober hingga 12 November mendatang. “Dengan membawa dua materai dan bukti rekening tagihan PDAM,” tuturnya.

Bagi pelanggan PDAM Tirta Betuah terutama yang terkena galian pipa Pertagas tidak melapor,  maka dianggap dapat membayar tunggakan air bersih itu.

“Kemudian bagi pelanggan yang tidak terdata,  pihaknya akan melakukan pendataan ulang sehingga dapat tercover,”imbuhnya.

Nantinya pelanggan yang telah melapor,  akan dibuat surat berita acara selanjutnya hasil laporan akan disampaikan pada bulan Desember mendatang kepada instansi terkait.

Lebih lanjut Sri menambahkan sebenarnya pembebasan pembayaran PDAM Tirta Betuah terhadap pelanggan ini dapat dilaksanakan karena sebagian tunggakan air bersih telah dibayar Pertagas. “Namun hanya dibayar oleh mereka sekitar Rp 2 miliar dari pengajuan Rp4 miliar,  sedangkan sisanya kebijakan dari kita,” terangnya.

Terkait pembebasan pembayaran ini pihaknya telah melakukan sosialisasi tingkat camat,  lurah/kades hingga RT/RW. “Hingga dapat diketahui masyarakat, baik melalui surat edaran lain sebagainya,” bebernya. (qda)

Komentar

Berita Lainnya