oleh

Akibat Macet, Kerugian Capai Rp65 Triliun

JAKARTA – Masalah kemacetan membuat negara merugi hingga Rp65 triliun. Angka itu menurut Presiden Joko Widodo nilai kerugian itu jika diwujudkan bisa membeli transportasi massal yang membawa solusi bagi kemacetan.

“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jadebotabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1) siang.

Diakui Jokowi, sekarang ini memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Ada yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi. Dan yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu.

Menurutnya yang berkaitan dengan intra moda maupun antarmoda semuanya terintegrasi. Ia mengharapkan, nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap.  Transjakarta ada, sehingga masyarakat bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu.

“Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.

Mengutip hitungan Bappenas, Presiden Jokowi menyampaikan, setiap tahun kita kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. “Angka Rp65 triliun pertahun ini, kalau dijadikan barang, dalam 5 tahun sudah jadi MRT, jadi LRT.

Karena itu, mengingatkan, tidak mungkin hal seperti ini diterus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota.

Terkait dengan pengelolaan transit oriented development (TOD), diakui Presiden Jokowi, ini sudah berpuluh tahun.Ini tidak bisa bergerak karena juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. “Ada di DKI, ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten,” katanya.

Karena itu, ia menekankan agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada.(ran)

Komentar

Berita Lainnya