oleh

AKM Desak Realisasi Pembayaran Proyek

MURATARA – Aliansi Kontraktor Muratara (AKM), kembali mempertanyakan realisasi pembayaran pengerjaan proyek di 2020. Mereka khawatir, sejumlah pengerjaan proyek itu terancam tidak di bayar, mengigat para kontraktor tidak memiliki perjanjian hitam di atas putih.

Pembahasan masalah hutang piutang anggaran 2020 di Pemda Muratara kebali berlanjut. Senin (18/1) sekitar pukul 11.41 WIB, para kontraktor bertemu dengan Pemerintah Daerah di ruang pertemuan Badan Keuangan Daerah (BKD), Muratara lantai II.

Ketua koordinator AKM Taufik Said mengatakan, mereka meminta penjelasan kapan realisasi pembayaran atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan, mengingat saat ini sudah memasuki 2021.

Mereka mengaku risau, karena tidak memiliki pegangan perjanjian resmi, hitam diatas putih dari pemerintah daerah. Meski berkali kali Pemerintah daerah mengakui memiliki hutang yang belum di realisasikan.

“Kami tidak bicara politik mengingat kita sekarang sudah masuk 2021. Kami takut adanya pergantian pemimpin akan ada pergantian kebijakan, sedangkan kami tidak punya pegangan semacam perjanjian resmi. Kapan pengerjaan kami akan dibayar,” katanya.

Jika tidak ada kejelasan dari Pemerintah Daerah, tidak ada cara lain yang bakal dilakukan para kontraktor tersebut. Namun mereka mengancam akan melakukan penyegelan terhadap seluruh aset Pemerintah Daerah, sehingga tuntutan mereka dipenuhi.

Sekda Muratara H Alwi Roham yang menengahi masalah itu mengatakan, mereka sudah melakukan bersama tim TAPD terkait masalah itu. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dampak dari Covid-19, yang memangkas dana transfer ke daerah.

“Menyangkut masalah ini kami mohon dengan hormat, hanya masalah waktu. Untuk realisasi kapan pembayaran, kami belum bisa menginformasikan karena kami juga masih menunggu,” timpalnya. Alwi Roham mengatakan, Pemerintah Daerah mengakui dengan sadar memiliki hutang yang belum direalisasikan di 2020.

Untuk permintaan rekan rekan kontraktor, terkait pegangan sebagai bukti, karena masih ada masalah realisasi yang belum di bayar. Pihaknya akan melakukan pembahasan kembali dengan seluruh Organisasi perangkat Daerah lainnya.

“Kami mohon waktu untuk melakukan pembahaan dengan OPD terkait soal itu, Rabu (20/1) nanti akan kami bahas dan kita akan mengundang pihak rekanan untuk mengumumkan hasilnya,” tutupnya.

Informasi dihimpun, dampak devisit anggaran juga terjadi hampir diseluruh instansi di wilayah kabupaten Muratara. Sehingga mengakibatkan polemik yang cukup intens.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya