oleh

Alamak! 468 Kotak Suara Karton Rusak di Sulsel

-Headline, Politik-1.289 views

MAKASSAR,–Ratusan kotak suara karton rusak. Itu setelah KPU di kabupaten kota melakukan perakitan.

Berdasarkan data KPU Sulsel, jumlah kotak suara yang rusak berjumlah 468 kotak. Kotak suara yang rusak ini ditemukan hampir di setiap KPU kabupaten/kota.

Namun, lima daerah belum melapor ke KPU Sulsel.

Anggota KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengatakan, laporan dan kerusakan kotak suara ini sudah sampai di KPU RI. Laporan ini, untuk segera ditindaklanjuti.

“Yang belum selesai sisa Makassar dan Gowa. Kalau Jeneponto, Soppeng, dan Selayar sudah selesai, cuman belum ada laporan kami terima,” kata Syarifuddin Jurdi, di Kantor KPU Sulsel, Senin, 25 Februari.

Kekurangan kotak suara ini lanjutnya, akan dipenuhi segera. Mengingat pemilu kian dekat, apalagi masih ada logistik lain yang sedang dikerjakan, seperti surat suara, dan surat C6 (panggilan mencoblos).

Sedangkan logistik lainnya seperti surat suara, kata Syarifuddin, masih belum tuntas. Sebab, Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) belum tercover. “Dalam PKPU-kan yang tercover hanya yang di DPT,” imbuhnya.

Namun, pembahasan saat ini untuk DPTb yang merupakan pemilih yang terdaftar pada DPT yang kemudian pindah memilih. Maka, perlakuan DPTb dan DPK kata Syarifuddin, masih menggunakan sisa surat suara dua persen itu. Tetapi, aturan dua persen ini dihitung berdasarkan kabupaten/kota, bukan berdasarkan TPS. “Nah kemarin kita sudah pleno, dan meminta agar aturan dua persen ini kita pindahkan ke setiap TPS agar bisa terpenuhi,” ucapnya.

Di Pangkep, dari 4.973 kotak suara ditemukan 32 kotak yang rusak. Ketua KPU Pangkep, Burhan, mengatakan, untuk menjaga kondisi kotak suara yang telah dirakit, pihak KPU Pangkep tetap menyimpan ribuan kotak tersebut di dalam Gudang KPU Pangkep. Sedangkan, kotak suara yang rusak itu menunggu pergantian. “Jadi semuanya akan digantikan lagi,” pungkasny

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, melihat, kerusakan kotak suara memang hampir ada di setiap KPU kab/kota. “Waktunya masih lama, tetapi, semua itu harus diganti,” ujarnya.

Untuk DPTb, KPU masih bekerja, sehingga memungkinkan adanya penambahan TPS. “Jadi ini belum final masih terus disortir, dan kita juga terus melakukan peninjauan dan pengawasan,” ujarnya. (*/fajar/fin)

Komentar

Berita Lainnya