oleh

Alokasi Dana Desa Sudah Rp329 T, Jokowi Beri 3 Catatan

SUMEKS-CO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga catatan terkait alokasi dana desa yang dalam lima tahun terakhir telah dikucurkan dari APBN sebesar Rp329,8 triliun.

Pada 2020 nanti, alokasi APBN untuk dana desa meningkat jadi Rp72 triliun dari Rp70 triliun pada 2019.

Untuk itu Jokowi mengingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa. Terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Untuk itu, dalam rapat yang dihadiri menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden ketujuh RI tersebut memberikan beberapa catatan dalam pemanfaatan dana desa.

Pertama, penggunaan anggaran itu harus dimulai di awal tahun.

“Tahun 2020 saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai. Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” ucap Jokowi.

Berikutnya, penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif.

Seperti pengolahan pascapanen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata. Bahkan industrilaisasi pedesaan juga harus dimulai karena itu bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

Untuk itu, Jokowi meminta Bumdes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa.

“Saya mendapatkan laporan bahwa 2188 Bumdes tidak beroperasi, dan 1670 Bumdes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Jadi tolong ini menjadi catatan,” tegasnya.

Dalam arahannya, suami Iriana itu meminta Bumdesa yang ada supaya diintegrasikan dengan supply chain nasional, bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar dan mulai dibuka jalur distribusi. Dengan begitu, produk unggulan di desa bisa masuk ke pasar nasional maupun global.

“Ketiga, saya minta penggunaan dana desa didampingi manajemen lapangannya, sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, dan transparan. Pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” tandas mantan gubernur DKI Jakarta itu.(fat/jpnn)

Komentar

Berita Lainnya