oleh

Alokasi Kebutuhan Batubara dalam Negeri Harus 25 Persen

Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Sumsel, Hendriansyah saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Hendri menjelaskan, masih banyak pengusaha atau produsen yang melanggar aturan pasokan 25 persen untuk kebutuhan dalam negeri, setelah bisa ekspor.

“Jika melihat aturan sudah jelas amanatnya di regulasi pusat. Seharusnya pengusaha menjaga agar keamanan pasokan kebutuhan dalam negeri terpenuhi,” jelasnya.

Sejauh ini aturan pengawasan tentang kebutuhan batubara ada di pusat. Pemda Sumsel tak bisa mengawasi bagaimana UU 3/2020 tentang IUP dan prioritas pembagian hasil tambang untuk dalam negeri dapat terpenuhi. Pihaknya mencatat dari 196 IUP yang diberikan di Sumsel, mayoritas dikuasai pertambangan batubara sebanyak 129 IUP.

“Pemda tidak bisa ikut mengawasi kewajiban DMO (domeatic market obligation) tersebut karena sesuai UU, semuanya wewenang pusat,” ungkapnya.

Data Dinas ESDM Sumsel, potensi sumber daya batubara di provinsi ini mencapai sekitar 22 miliar ton, dengan produksi tahun 2021 mencapai 47.113.530 ton hingga November 2021. Dari produksi tersebut, total yang diekspor sekitar 19,3 juta ton, sisanya 23.07 juta ton untuk dalam negeri.(edy)

Komentar

Berita Lainnya