oleh

Anggota DPRD-Wako Terancam Tak Gajian?

PRABUMULIH Anggota DPRD dan Walikota Prabumulih terancam tak gajian. Pasalnya, sampai saat ini pengesahan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun 2018-2023 tak kunjung di sahkan.

Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo kemarin (15/1) menegaskan. Apabila waktu enam bulan pasca dilantikanya walikota terpilih RPJMD belum juga disahkan. Maka seluruh anggota DPRD Prabumulih dan walikota serta wakil walikota bakal mendapat sanski. Berupa tidak menerima gaji selama tiga bulan.

“Kalau molor kita ada sanksi. Tiga bulan tidak mendapatkan hak keuangan gajilah bersama kepala daerah. Soal sanksi itu diatur dalam permendagri (peraturan menteri dalam negeri),” tegasnya.

Dalam kesempatan itu pula. Politisi PPP itu menyebutkan DPRD Kota Prabumulih kemarin sudah membentuk pansus. Untuk membahas RPJMD Kota Prabumulih tahun 2018-2023. Pansus yang dibentuk dalam rapat internal itu. Beranggotakan 9 orang anggota DPRD Prabumulih perwakilan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Prabumulih.

“Pansus tersebut diberi waktu sekitar tiga minggu untuk menyelesaikan pembahasan Raperda RPJMD tersebut. Dan rencananya 11 Februari RPJMD akan di sahkan,” imbuhnya. (chy)

 

Komentar

Berita Lainnya