oleh

Anggota PPM Diminta Tetap Kedepankan Persatuan dan Kesatuan

PALEMBANG – Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumsel versi Ketum PPM Samsudin Siregar, Yulius Aminuddin menyebut hanya ada satu Organisasi yang diakui, terdaftar dan tercatat pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI Nomor : AHU.0000808.AH.01.08 tahun 2019 tertanggal 9 September 2019.

Dipimpin oleh Samsudin Siregar dan Abdilah Karyadi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat berdasarkan hasil MUNAS X PPM yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART pada tanggal 5 hingga 7 September 2019 di Hotel Best Western Plus Jakarta Pusat untuk masa bhakti 2019-2024.

“Dalam hal ini Kita hanya ingin meluruskan informasi yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang berlaku dengan mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia,” katanya, Minggu (22/3)

Ditempat yang saman, Budiman Muchtar wakil sekretaris PPM Sumsel juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menyesalkan keputusan DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang membekukan organisasi PPM dari tingkat pusat ke daerah. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Ketua LVRI Nomor : Skep-45/MBLV/V/12/1986 tanggal 26 Desember 1986 tentang kedudukan organisasi Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) DAN Pemuda Panca Marga (PPM), Organisasi  Pemuda Panca Marga selanjutnya disingkat   PPM merupakan organisasi yang mandiri dan oleh karenanya PPM tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Dengan dasar itulah LVRI sebenarnya tidak berhak membekukan kepengurusan Pemuda Panca Marga karena Ormas memiliki hak keorganisasian mandiri mengikuti ketentuan AD/ART yang sama sekali tidak mengenal istilah Pembekuan dan dalam urusannya tidak dapat dicampuri organisasi lain termasuk LVRI, sebagaimana diatur UU 17/2013 pasal 20 yang berbunyi Ormas berhak (a) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.

“Dengan surat keputusan LVRI tentang Pembekuan Pengurus PP PPM, PD PPM dan PC PPM, kita pastikan telah melanggar hukum dan melakukan perbuatan tanpa hak, karena hak membekukan ormas mutlak hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana diatur UU 17/2013 pasal 13 yang berbunyi Pemerintah  dapat  membekukan Pengurus atau Pengurus  Pusat  Organisasi Kemasyarakatan,” bebernya.

Sementara, Wakil Ketua PPM Sumsel, Adi Sangadi, menambahkan, memang untuk sekarang ini Berto Izaak Doko sudah mengajukan gugatan kepada Samsudin Siregar, SH terdaftar dalam perkara Perdata No. 583/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim yang sidang lanjutannya dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 ini.  Artinya Kepengurusan PP PPM yang dipimpin oleh Samsudin Siregar adalah sah sampai dikabulkannya Gugatan tersebut.

Terakhir Yulius Aminuddin menghimbau kepada semua pihak khususnya Para Anggota PPM di Sumatera Selatan untuk menjaga suasana tetap kondusif mengedepankan persatuan dan kesatuan, Profesional, beretika dan tidak melakukan tindakan provokatif. Oleh karena itu pihaknya berharap permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik-baik dengan tidak terpecah belahnya kepengurusan PPM itu sendiri menunggu hasil keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.(ril)

Komentar

Berita Lainnya