oleh

Angka Kematian Tinggi, Sumsel Berlakukan PPKM

 

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sumatera Selatan (Sumsel) diperpanjang. Ini sesuai dengan pengumuman yang disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartanto, pada Senin (5/4), Sumsel masuk dalam daftar wajib melaksanakan PPKM jilid 3 bersama 20 daerah lainnya, menyusul Jawa dam Bali.

PPKM terhitung dari 6 – 19 April 2021. Sumsel, masuk dalam daftar tersebut atas pertimbangan kondisi positivity rate (angka penambahan kasus) dan fatality rate (angka kematian) COVID-19 di Sumsel cenderung tinggi.

Tercatat angka kematian Sumsel menyentuh 4,75 persen di atas nasional yang mencapai 2,7 persen. Sedangkan untuk angka sebaran kasus positif sejauh ini Sumsel mencapai 28,58 persen, lebih tinggi dibanding nasional 17,82 persen. Angka tersebut lebih meningkat dari Maret lalu yang mencapai 27 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nuraini mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan berbagai upaya termasuk di antaranya melibatkan peran serta banyak elemen masyarakat. “Hingga kini, Sumsel sudah punya 3.000 desa siaga COVID-19 dan Kelurahan Tangkal COVID-19. Nantinya program itu akan diaktifkan kembali,” ujar Lesty kepada SUMEKS.CO.

Memastikan pelaksaan PPKM mikro berjalan optimal, Dinas Kesehatan telah membentuk satuan tugas (satgas) pengendalian COVID-19 dan juga posko penanganan hingga ke tingkat RT/W. “Dengan pelaksanaan PPKM berskala mikro ini diharapkan penularan Covid-19 bisa ditekan,” kata Lesty. Melibatkan semua pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI/Polri, dan semua pihak terkait.

Disamping itu, ditelisik dari tingkat kesembuhan Sumsel juga masih di bawah kesembuhan nasional. Hingga kini persentase kesembuhan di Sumsel hanya 87,2 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat kesembuhan nasional sekitar 89,7 persen. Sementara, kasus aktif di Sumsel mencapai 7,97 persen lebih tinggi dari nasional sebesar 7,6 persen. “Angka positivity rate Sumsel juga masih sangat tinggi yakni 28,61 persen jauh lebih tinggi dari yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni di bawah lima persen,” bebernya.

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berskala Mikro, Sumsel akan melakukan pemetaan zonasi hingga ke tingkat Rukun Tetangga, (RT) hingga ke tingkat kecamatan. Berdasarkan aturan tersebut, jika di suatu wilayah ada lebih dari lima rumah yang penghuninya positif Covid-19 maka wilayah itu sudah masuk zona merah.

“Jika itu terjadi maka akan diterapkan sejumlah pembatasan seperti membatasi kapasitas di tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sehingga yang bekerja di kantor hanya 50 persen. Aktivitas pembelajaran pun disusun sedemikian rupa dengan pembagian sistem daring dan luring,” ungkapnya.

Selain itu, pembatasan kegiatan di berbagai fasilitas publik juga diberlakukan selama pembatasan aktivitas dilakukan. Misalnya, pengunjung restoran tak boleh melebihi 50 persen dari kapasitas normal, begitu pula di tempat ibadah hingga 50 persen dari kapasitas ruang ibadah. Khusus untuk kegiatan seni yang bisa menimbulkan kerumunan dibatasi hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas ruangan.

Menurut Lesty, dengan adanya pemetaan akan menjadikan penanganan Covid-19 lebih efektif. Apalagi, ditambah penerapan 3 T (Testing, Tracing, dan Treatment) akan lebih ketat.

“Sebenarnya, pemetaan zonasi sudah dilakukan sejak pertama kali pemerintah pusat memberlakukan PPKM berskala mikro. Meskipun Sumsel belum masuk daerah yang memberlakukannya. Sekarang tinggal pelaksanaan saja,” pungkasnya. (Bim)

 

Komentar

Berita Lainnya