oleh

APBD yang Terlambat

Oleh : Maspril Aries

Wartawan Utama/ Alumnus Fisip Unila

Tuntas sudah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2020 di DPRD Sumsel. Rapat paripurna VII DPRD Sumsel yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dengan dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru telah mengesahkan APBD Sumsel 2020  sebesar Rp10.648.152.635.823.

Dengan pengesahan tersebut, untuk APBD 2020 Sumsel menjadi provinsi ke-10 atau yang terakhir di Sumatera dari 10 provinsi yang ada, mengesahkan Rancangan APBD nya menjadi APBD 2020.

Diantaranya ada tiga provinsi dengan APBD yang besar berhasil menuntaskan penyusunan dan pembahasan RAPBD sebelum 30 November 2019. APBD Provinsi Aceh yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 17,279 triliun disahkan 25 September 2019.  APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2020 sebesar Rp12,4 triliun disetujui pada 9 September 2019.

Kemudian APBD Provinsi Riau tahun 2020 mencapai Rp10,5 triliun lebih disahkan pada 27 November 2019 dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga dinihari.  Persetujuan dan pengesahan APBD 2020 dari sembilan provinsi di Sumatera tersebut sudah disahkan sebelum 31 Desember 2019.

Mengapa APBD Sumsel tahun 2020 terlambat dan baru disahkan pada 23 Januari 2019? Apakah alasannya karena anggota DPRD Provinsi Sumsel hasil Pemilu 2019 baru dilantik pada 24 September 2019? Bukankah DPRD di provinsi lainnya juga adalah hasil Pemilu 2019. Saat tahap pembahasan ada yang merekonstruksi kesan bahwa DPRD “menyandera” RAPBD Sumsel 2020.

Permendagri 33/ 2019

Untuk menjawab dan tudingan terkait penyusunan dan pembahasan APBD dapat dilakukan dengan merujuk ke Permendagri No.33/ 2019.  Dalam Permendagri menyebutkan, “Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.”

Tabel 5 Permendagri No.33 Tahun 2019 menetapkan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2020. Pertama, Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu I bulan Juli. Kedua,  Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli. Ketiga, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus.

Kemudian tahapan berikutnya sampai pada tahapan eksekutif/ kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD waktunya adalah paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Merujuk pada isi Permendagri tersebut, berarti cepat atau lambatnya pembahasan RAPBD sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berada di tangan eksekutif yaitu Pemerintah Provinsi/ Kabupaten atau Kota. Sementara legislatif atau DPRD akan membahas dan mensahkan sesuai dengan tahapan atau ketepatan waktu eksekutif/ kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Dengan melakukan cek dari jejak digital dan pemberitaan di media massa cetak atau online, RAPBD Sumsel menurut Ketua DPRD Sumsel Anita RA Noeringhati, “Dokumen KUA dan PPAS dari eksekutif/ Pemda baru diterima legislatif/ DPRD pada 4 November 2019.” Mengacu pada Permendagri, penyampaian diharuskan minggu II Juli. Berarti ada keterlambatan lebih dari tiga bulan, berpotensi pembahasan dan pengesahan APBD menjadi terlambat.

Berdasarkan Peraturan Mendagri No.33/ 2019, berarti Peraturan Daerah (Perda) APBD harus sudah disahkan sebelum tahun anggaran berikutnya dilaksanakan, yaitu 1 Januari 2020. Periodisasi tahun anggaran selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2020. Perda APBD Sumsel seharusnya sudah ditetapkan sebelum 1 Januari 2020.

Keterlambatan APBD Sumsel tidak menutup kemungkinan akan berbuah sanksi dari pemerintah sebagai konsekuensi atas ketidakdisiplinan penetapan peraturan daerah APBD. Juga akan kehilangan potensi mendapatkan penghargaan yang berupa tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Keterlambatan pengesahan APBD bukan hanya terjadi pada tahun 2020. Tahun-tahun sebelumnya ada provinsi atau kabupaten dan kota yang terlambat pengesahan APBD-nya sampai tahun anggaran baru sudah berjalan. Seperti pada 2012, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan menyebutkan,  sudah tiga bulan berjalan tahun anggaran 2012, masih terdapat 63 daerah yang belum memiliki APBD.

Fenomena keterlambatan dalam penyusunan APBD sudah terjadi sejak lama dan terjadi pada sebagian besar daerah di Indonesia. Walau telah berada di era reformasi, masih banyak APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahan atau belum disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember sebelum tahun anggaran baru.

Bahkan ada daerah yang selama tiga tahun berturut-turut pada 2010 – 2012 terlambat menyusun dam membahas APBD. APBD baru disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari – 31 Maret.

Keterlambatan dalam penetapan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampaknya secara umum adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang sebagian besar pendanaanya dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.

APBD yang terlambat dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka selama masa APBD belum disahkan, aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

Dampak lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008 telah memperingatkan, bahwa APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat pula memberi peluang munculnya korupsi.

Warning dari KPK menyebutkan, peluang korupsi dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi. Dana yang tersisa berasal dari dana sisa anggaran program yang tidak selesai dilakukan karena terlambat dalam pelaksanaan proses awal.

Masalah keterlambatan penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD sudah terjadi sejak lama. Pakar politik dari Universitas Gajah Mada almarhum Riswandha Imawan sudah mengindentifikasi sejak tahun 1975.

Menurutnya, dengan mengutip James Lee, faktor-faktor yang menghambat proses penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan APBD dikelompokan dalam tiga kelompok.

Pertama, stimuli ekternal yang mencangkup apiliasi partai politik, kepentingan pemilih, input output eksekutif, dan aktivitas kelompok-kelompok penekan. Kedua, Setting psikologis, yaitu predisposisi personal, sikap, dan peran-peran yang dijalankan, serta harapan-harapannya.

Ketiga adalah komunikasi Intra-institusional, baik formal maupun informal yang berpotensi menggantikan atau membesarkan pengaruh faktor-faktor lain yang telah disebutkan.

Stimuli Eksternal, faktor ini mencakup afiliasi dalam partai politik, kepentingan pemilih, input output eksekutif, dan aktivitas kelompok-kelompok penekan. Afiliasi dalam partai politik koheren dengan kedudukan Kepala Daerah yang berasal dari partai politik tertentu dan dominasi partai politik di parlemen.

Kepentingan pemilih selaras dengan kepentingan anggota DPRD di basis konstituennya sehingga dalam proses penganggaran lebih mempertimbangkan faktor konstituen tersebut karena kedudukan dan posisi yang akan diperjuangkan kembali pada masa pemilihan berikutnya.

Kemudian Setting Psikologis yaitu predisposisi personal, sikap, dan peran-peran yang dijalankan, serta harapan-harapannya. Dan terakhir adalah Komunikasi Intra-institusional. Ini berkaitan dengan komunikasi politik baik formal maupun informal, komunikasi politik yang terbangun antara pemerintah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) dalam hal penetapan Perda APBD.

Komunikasi instra-institusional berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TA (Tim Anggaran) DPRD terkait dengan prioritas anggaran dan alokasi anggaran pembangunan yang dituangkan dalam APBD. ∎

Komentar

Berita Lainnya