oleh

Arab Saudi Larang JCH Wisata Religi

JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi lagi-lagi mengeluarkan kebijakan baru. Negara ini melarang penggunaan istilah wisata religi (siyaahah ad diiniyyah) untuk haji dan umrah. Kebijakan ini tentu akan mematikan posisi perusahaan penyedia jasa travel di Tanah Air.

“Ini baru informasi awal. Terkait tentang kebijakan baru ini kami ketahui berdasarkan surat Muassasah Muthawwif Jemaah Haji Asia Tenggara. Kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia,” terang Konsul Haji atau Staf Teknis Haji KJRI di Jeddah, Endang Jumali, Minggu (10/3).

Dijelaskannya, pemerintah Arab Saudi melarang penggunaan istilah wisata religi. Untuk kegiatan apa pun yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Termasuk ziarah ke Masjid Nabawi. Menurut Endang, penerapan ketentuan itu merupakan tindak lanjut surat Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah (7 Februari 2019 Masehi). Yang merujuk pada Dekrit Kerajaan.

“Kami sudah bersurat kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk ikut mensosialisasikan kebijakan baru tersebut. Baik kepada kanwil Kemenag provinsi, maupun penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah,” paparnya.

Penggunaan istilah wisata religi sering ditemui dalam paket-paket pelayanan perjalanan untuk ibadah umrah dan haji khusus. Istilah tersebut biasanya dikonotasikan dengan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dalam dakwah Islam. “Aturan baru ini segera ditindaklanjuti,” terangnya.

Sementara itu, untuk rekam biometrik bagi jemaah calon haji (JCH) Sumsel belum mulai hari ini (11/3). Namun, ditarget pelaksanaannya segera di minggu ini juga. Sebab, Kanwil Kemenag Sumsel dan pihak VFS (Visa Facilitation Service) Tasheel masih berkoordinasi untuk teknis perekaman. Saat ini, tempat rekam biometrik hanya ada satu. Yakni kantor perwakilan VFS Tasheel di kantor pos kawasan Tangga Takat, Palembang.

Kepala Kanwil Kemenag Sumsel HM Alfajri Zabidi melalui Kasubag Inmas H Saefudin Latief menjelaskan. Provinsi yang sudah siap sarana dan prasarananya memang diinstruksikan untuk melakukan rekam biometrik bagi JCH, mulai hari ini. “Tapi untuk Sumsel belum akan mulai Senin. Tapi insya Allah minggu ini juga bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Dijelaskannya, di Sumsel hanya ada satu tempat untuk melakukan rekam biometrik. Yakni di kantor pos kawasan Tangga Takat, Palembang. Keberadaannya hanya cukup untuk melayani jemaah umrah. Tak cukup mampu kalau untuk melayani jemaah haji juga. “Untuk rekam biometrik jemaah haji, disepakati akan dilakukan di Kantor Pusat Informasi Haji (PIH),” kata Saefudin didampingi H Armed dari PIH.

Dengan jumlah jemaah haji Sumsel plus petugas yang mencapai 7 ribuan orang. Dikhawatirkan pelayanan rekam biometrik di PIH tidak maksimal. Karenanya, dari Kemenag Sumsel telah meminta agar disediakan juga peralatan rekam biometrik di OKU, Muara Enim dan Lubuklinggau. Dengan begitu, jemaah terdekat dan daerah sekitarnya cukup datang ke sana. Tidak perlu jauh-jauh ke Palembang.

“Tapi belum ada kepastian soal itu. Sementara waktu terus berjalan. Karenanya, kita upayakan JCH Palembang dan daerah terdekat yang jumlahnya sekitar 60 persen dari total jemaah Sumsel. Bisa segera melakukan rekam biometrik di PIH,” imbuh Saefudin. Jika jemaah umrah untuk rekam biometrik harus daftar online terlebih dahulu. Aturan ini tidak berlaku untuk JCH Sumsel.

Dari Kanwil Kemenag Sumsel sudah berkoordinasi dengan Kemenag kabupaten/kota dan seluruh KBIH. Daerah diminta agar mengisi list (daftar) jemaah yang sudah siap untuk melakukan rekam biometrik. Dengan begitu, akan dibuat jadwal kedatangan ke PIH. Untuk perekaman yang jadi syarat untuk membuat visa haji tersebut.

Kanwil Kemenag Sumsel akan mengatur proses rekam biometrik sesuai jadwal yang sudah ada. Sebab, tidak bisa seluruhnya datang di satu hari. “Kemampuan untuk perekaman paling 200 jemaah per hari,” bebernya. Selain soal rekam biometrik, Saefudin juga mengingatkan para jemaah yang sudah pernah berhaji sebelumnya.

Mulai tahun ini berlaku tarif visa progresif. Nominalnya 2.000 Riyal atau sekitar Rp7 jutaan. “Jadi bagi jemaah yang sudah pernah haji, sebaiknya siapkanlah uang untuk mengurus visa progresif itu. Pembayarannya bersamaan dengan pelunasan BPIH,” pungkasnya.

Jajaran Kantor Kemenag Banyuasin menunggu petunjuk lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan rekam biometrik. “Kita masih tunggu informasi,” kata Kasi Haji Kemenag Banyuasin, Salni Fajar, kemarin. Untuk JCH yang akan melakukan perekaman sekitar 180 orang, 56 orang diantaranya lansia.

Terpisah, Kepala Kantor Kemenag Ogan Ilir, HM Kholil Azmi melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Susanto SAg, mengatakan, jumlah jemaah yang akan berangkat ada 198 orang. “Jumlah tersebut belum termasuk lansia karena nama-namanya belum keluar. Pun begitu dengan gabung muhrim, cadangan dan mutasi masuk,” katanya.
Sedangkan terkait rekam biometrik, masih menunggu kepastian teknis pelaksanaannya. “Kalau harus daftar online, jemaah lansia pasti kesulitan,” ungkapnya. Sedangkan untuk rekam biometrik ke Palembang, menunggu paspor selesai dulu. “’Syarat rekam biometrik kan harus bawa paspor,” tandas Susanto. ((ful/FIN/cj17/qda/sid/bis/kur/cj13/uni/kms/ce1)

Komentar

Berita Lainnya