oleh

ASN Ikut Politik Praktis Bisa di Pecat

MURATARA – Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muratara, imbau Aparatur Sipil Negara (ASN) jaga netralitas. Jika melanggar, tentunya akan ada sanksi yang diterima dari teguran disiplin hingga pemberhentian secara tidak hormat.

“Kami sudah keluarkan imbauan agar ASN jaga netralitas, tidak boleh ikut ikutan dalam politik praktis. Karena ASN merupakan alat negara,” kata ketua Bawaslu Muratara, Munawir, saat dihubungi Kamis (16/1).

Ada tujuh point larangan yang di keluarkan Bawaslu bagi seluruh ASN. Seperti  ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi kepada calon, dilarang memgunggah like, komen serta menyebar luaskan visi misi calon melalui media sosial, dilarang menjadi jubir dalam pertemuan Parpol, dilarang poto bersama calon, dilarang mendekati Parpol terkait pengusulan dirinya atau orang lain, dilarang menghadiri deklarasi calon dengan atau tanpa atribut tertentu.

“Kalau ada pelanggaran, kami dari Bawaslu akan memberikan rekomendasi ke Pemerintah untuk mengenakan sanksi ke ASN yang bersangkutan,” ungkapnya. Munawir menegaskan, sanksi pelanggaran kode etik oleh ASN itu bisa dikenakn sanksi ringan hingga sanksi berat seperti pemberhentian secara tidak hormat.

Menurutnya, ada banya peraturan yang mengatur masalah netralitas tersebut. Mulai dari UU No5/2014, UU no9/2015, UU No10/2016, peraturan pemerintah No42/2004, PKPU No16/2019, Perbawaslu 6 2018, SE KSN No-B2900/KSN/11/2017, Surat Menpan RB No B/71/M, SM 00.00/2017.

Berbagai aturan tersebut, dengan jelas melarang adanya ASN ikut terlibat dalam aksi dukung-mendukung bakal calon kepala daerah.” Sanksinya ada berupa hukuman disiplin. Dari tingkatan, ringan, sedang dan berat. Bila terbukti melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan, sanksi terberatnya berupa pemecatan secara tidak hormat,” tegas nya.

Pihaknya juga mengimbau, agar seluruh pihak dan elemen masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Jika menemukan pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu meminta masyarakat ikut melaporkan temuan itu ke Bawaslu agar bisa di tindaklanjuti.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Muratara, melalui Sekertaris Daerah Alwi Roham sebelumnya sudah memberikan imbauan ke seluruh ASN dan pegawai non PNS DI Muratara agar menjaga netralitas. Dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat manapun.

“Pegawai Non PNS juga nanti akan kami arahkan agar tidak melakukan keberpihakan dengan mendukung salah satu kandidat manapun,” ungkapnya. Pihaknya menegaskan, pelarangan ASN agar tidak terlibat politik praktis meliputi beragam akses. Seperti penggunaan media sosial tidak mendudukung aktivitas kampanye. Tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Tidak membagi-bagi uang dan souvenir kepada pemilih. Tidak melibatkan pejabat negara dan daerah dalam kegiatan kampanye.

Tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye. Tidak melakukan mobilisasi PNS lain dalam ajakan memilih paslon. Dan terakhir, tidak memberikan janji janji ke masyarakat.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya