oleh

Bangun Wilayah Bebas Korupsi, Ajak Berantas Narkoba

PALEMBANG – Membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Menjadi perhatian besar Kantor wilayah kementerian hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum HAM Sumsel). Hingga mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadi duta pencegahan narkoba.

Hal itulah yang disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumsel, Sudirman D Hury dalam apel deklarasi janji kinerja tahun 2019. Berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Merah Mata Palembang, Kamis (10/1).

“Alhamdulillah rasa syukur kita bisa mencapai target kinerja yang telah ditentukan tahun sebelumnya,” ujar Sudirman. Mulai dari target penataan anggaran maupun rencana kinerja yang telah disusun dari awal tahun. Oleh karenanya, Ia mengajak menumbuhkan semangat dan tekad agar 2019 lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

“Kerja keras lebih keras lagi dan kerja cerdas,” sahutnya. Demi mewujudkan Kemenkumham terbaik kelas dunia. Diakuinya, kini pihaknya telah membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Disertai wilayah birokrasi yang bersih melayani.

Hal ini telah beberapa kali dirumuskan dan diinstruksikan kepada jajaran melalui seluruh wilayah devisi. Sehingga seluruh unit pelaksana teknis mampu mewujudkan nominasi wilayah bebas korupsi dalam tiga bulan kedepan.

Ia mengatakan, tahun 2018 lalu 10 unit pelaksana teknis jajaran Kemenkumham seluruh Indonesia telah diberikan predikat tersebut oleh Menpan. “2019 ini target Kemenkumham 70 unit pelaksana teknis, terutama kita Sumsel nanti bisa meraih predikat itu,” harapnya.

Menanggapi tahun politik, dirinya menghimbau sekitar 3000 pejabat pegawai Kemenkumham Sumsel harus mampu menjaga netralitas. Disamping memiliki potensi warga binaan pemasyarakatan di Sumsel lebih kurang 14.000 orang.

“Inilah yang kita lakukan sekarang yaitu bekerjasama dengan Disdukcapil. Agar bisa mendata DPT warga binaan dengan akurat,” katanya. Sehingga hak negara warga binaan tidak terabaikan. Karena kebanyakan warga binaan kemasyarakatan statusnya tidak jelas. Seperti tidak mempunyai e-KTP dan KK.

Dirinya menerangkan daya tampung lapas secara keseluruhan telah over capacity lebih dari 200 persen. “Kapasitas kita untuk saat ini ada 6000 lebih. Namun diisi lebih kurang 14.000 warga binaan seluruh Sumsel,” tukasnya. Terhimpun 20 unit pelaksana teknis pemasyarakatan, baik rutan, cabang rutan ataupun LP semuanya crowded. (cj14)

 

Komentar

Baca Juga