oleh

Bank BTN Palembang Disentil Ombudsman

-Headline, Hukum-4.505 views

Puluhan warga Kompleks
Griya Kenten Damai (GKD) Palembang ‘menggugat’ PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang.

Warga menggelar aksi damai di kompleks perumahan GKD meminta BTN menjalankan rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumsel.

Diduga BTN tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumsel.

“BTN sudah melakukan tindak maladministrasi,” tegas Edi S Parsun A.Ma.Ak mengutip surat Nomor055/SRT/PWo7.04/0046-2018//2019 Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

Edi S Parsun A.Ma.Ak. Foto: Julheri/SUMEKS.CO

“Akibat penundaan berlarut-larut terhadap tuntutan warga meminta kejelasan sertifikat rumah, “ tegas Edi lagi.

“Kami juga meminta BTN
melakukan upaya korektif terhadap kebijakan yang telah dibuat,” tambah Kuasa Hukum warga Kompleks GKD, Neko Ferlino SH CPL dari Sriwijaya International Law Firm kepada awak media,Minggu (7/4).

Dikatakan, sebetulnya hampir
10 tahun lamanya, tepatnya sejak 2008 warga GKD memperjuangkan hak mereka.

Termasuk berulang kali melakukan pertemuan dengan pihak BTN Palembang, namun tak kunjung menuai hasil.

Ihwal perumahan awalnya dibangun tahun 2005 silam oleh developer PT Genada Reka Cipta (GRC) Palembang sebanyak 131 unit rumah, dan yang di-KPR-kan 106 unit rumah tipe 36, 48 dan 70.

Dari jumlah itu, 63 unit rumah bermasalah dengan ragam persoalan di antaranya 18 unit rumah tidak terbit sertifikat meski sudah lunas.

Ada pula rumah yang dibangun di atas fasilitas umum (fasum) kompleks, ukuran luas tanah tertera di sertifikat tidak dengan yang tercantum pada akad kredit alias berkurang.

“Selain itu sertifikat hak
milik yang diterima tak sesuai letak bangunan. Mereka sama sekali tak punya sertifikat meski telah dipecah hingga sertifikat yang sudah terbit. Tapi begitu diminta ke pihak BTN dikatakan sudah diambil pemiliknya,” ungkapnya.

Warga sempat mengadukan
nasib mereka ke OJK perwakilan Sumsel namun tak kunjung membuahkan hasil.

Karena tak kunjung ada kejelasan, warga mengadu ke Ombudsman RI perwakilan Sumsel dan 19 Maret 2019 lalu keluar rekomendasi.

“BTN diberi waktu 30 hari
sejak rekomendasi terbit untuk melaksanakan rekomendasi,” ungkap Ketua RT 53 Kompleks GKD, Edi Swasono Parsun sekaligus ketua perwakilan debitur. (jul/kms/fad)

Baca berita terkait:

 

Komentar

Berita Lainnya