oleh

Bantuan COVID-19 Dimainkan Judi, Kades ini Terancam Hukuman Mati

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Supendi SH MH, penasihat hukum terdakwa Aksari (43), oknum Kepala Desa (Kades) Sukowarno Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang terjerat kasus dugaan penyelewengan dana COVID-19 Kabupaten Musi Rawas (Mura) tahun anggaran 2020, angkat bicara mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau.

Menurutnya masih terlalu dini menilai suatu perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) apalagi dugaan penyelewengan seperti yang disangkakan.

“Ini kan masih awal persidangan, masih ancaman dan masih tetap harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, nanti tinggal pembuktian saja di persidangan selanjutnya,” ungkap Supendi diwawancarai Kamis (4/3).

Ditambahkannya, pada saat persidangan, dirinya selaku penasihat hukum terdakwa memang tidak mengajukan keberatan atas dakwaan JPU (eksepsi).

“Untuk upaya hukum selanjutnya kita akan tetap mendampingi klien kita tersebut tentunya, Senin nanti pembuktian sidang dengan agenda saksi dari JPU, saat ini masih terus mempelajari poin-poin dakwaan yang diberikan JPU Kejari Lubuk Linggau,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan COVID-19 yang melibatkan Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Musi Rawas, Sumsel Aksari (43), mulai disidang. Terdakwa didakwa pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, Senin (1/3). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Sahlan Effendi.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menilai terdakwa melakukan korupsi bantuan COVID-19 dari dari dana desa tahap dua dan tiga tahun 2020 senilai Rp187,2 juta. Bantuan itu semestinya diberikan kepada 156 kepala keluarga masing-masing Rp600 ribu namun justru digunakan terdakwa untuk membayar utang pribadi, bermain judi toto gelap (togel), dan judi remi.

Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan JPU menggunakan dana itu untuk keperluan pribadi, untuk judi juga, tidak memberikannya kepada penerima yang berhak.

Karena itu, JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Dalam pasal itu diancam hukuman 20 tahun penjara dan bisa juga terancam hukuman mati. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya