oleh

Bantuan Keuangan Desa Rp 397 Miliyar, Infrastruktur Desa Tak Berkembang

MUARA ENIM – Pemkab Muara Enim pada tahun anggaran 2018 lalu, ternyata cukup besar mengucurkan dana APBD dan APBN untuk bantuan keuangan ke desa yang ada di Bumi Serasan Sekundang ini mencapai Rp397.395.903.451. Meski anggaran yang digelontorkan ke desa cukup besar, namun pembangunan infrastruktur di pedesaan tidak berkembang pesat.

Besarnya anggaran yang digelontorkan ke desa tersebut diungkap anggota Badan Anggaran DPRD Muara Enim dari Fraksi PAN, Izudin, kepada awak media di sela-sela rapat pembahasan Laporan Keteragan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2018 berlangsung selama tiga hari Selasa (11/6) hingga Kamis (13/6).

“Jika melihat buka anggaran LKPJ yang disampaikan ke kami, tansfer bantuan keuangan ke desa tahun 2018 sebesar Rp 397.395.903.451 itu terealisasi 100 persen,” jelasnya.

Kepada awak media izudin juga menyikap masalah alokasi anggaran APBD tahun 2018 urusan wajib pendidikan. Pada buku anggaran LKPJ tersebut, lanjutnya, urusan wajib pendidikan dan kebudayaan diselnggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2018, alokasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp608.163. 232.857,80 dan terealisasi sebesar Rp 573.314.683.461,51 atau 94,27 persen. Dari total anggaran itu, lanjutnya, alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 412.176.121.807,80, terelealisasi sebesar Rp 384.186.194.676,00 atau 93,21 persen. “Pada Pos belanja tidak langsung ini ada selisih anggaran Rp 27.989.927.131 karena anggaran tersebut tidak terealisasi 100 persen,” tegasnya.

Begitu juga pada pos belanja langsung dialokasikan Rp 195.987.111.050,00, terealisasi Rp 189.128.488.785,51 atau 96,50 persen.”Pada pos belanja langsung juga ada selisih anggaran sebesar Rp 6.858.622.265 akibat tidak terserap 100 persen,” jelasnya.

Jika melihat tidak terserapnya seluruh anggaran yang dialokasikan, lanjutnya, artinya OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak melihat kondisi sebenarnya. Sehinga banyak laporan anggaran yang sia-sia.

“Buktinya belanja langsung dan belanja tidak langsung, terjadi selisih anggaran sangat besar akibat tidak seluruhnya terserap. Memang tidak dirugikan dan pada anggaran itu menjadi Silpa lebih baik untuk perbaikan bangunan gedung sekolah,” tegasnya. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya