oleh

Banyak Kades Tersandung Korupsi, ini Permintaan PABPDSI

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa wilayah Sumsel (PABPDSI) Sumsel menagih keseriusan pemerintah daerah untuk dapat mengeliminir kasus penyelewengan anggaran dana desa yang menjerat oknum Kepala Desa (Kades). Mengingat salah satunya, kasus dana penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang sempat mencuat di muka publik beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua PABPDSI Sumsel, Junaidi mengatakan, pihaknya memperkirakan sedikitnya 30 persen oknum Kades di Sumsel terindikasi terlibat dalam kasus tak terpuji tersebut. Meskipun butuh basis data yang akurat untuk menyampaikanya kepada publik. Oleh karena itu, mereka mengharapkan ada sebuah pembahasan bersama untuk menyelesaikanya.

“Untuk menyelesaikan kasus demikian tidak lain harus ada ketegasan dan aturan main yang jelas dari instansi penegakan hukum terkait. Betapatidak, selama ini hanya terfokus pada pembinaan perangkat desa semata,” kata Dia saat dibincangi SUMEKS.CO, usai menghadap Gubernur di Palembang.

Dalam hal penanganan, sambungnya, yang jadi pertanyaan bila ada penyelewengan dana desa oleh oknum Kades mengapa selalu kembali ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip). Walaupun kasus itu sudah disampaikan ke tipikor baik itu Kejari ataupun Kejati.

“Sedangkan yang kita tahu kalau kembali ke Apip, oknum Kades dan perangkat desanya selalu dibina dan dibina, nah kapan dibinasakan. Kita ingin penindakan yang konkret kan begitu,” cetus Ketua BPD Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas ini.

Maka dari itu, selaku perpanjangan tangan Gubernur dalam mengawal pembangunan di Desa. Mereka mengharapkan ada sebuah pembahasan bersama mengatasi penyelewengan dana itu. “Bersama kita gencarkan pengawasan dan hasilnya di sampaikan kepada publik. Asas transparansi lah maksudnya. Sehingga dana terserap sepenuhnya untuk kemajuan masyarakat di desa dapat dikontrol,” pungkasnya. (bim)

Komentar

Berita Lainnya