oleh

Bawaslu Akan Pelototi ASN di Pilkada 2020

SUMEKS.CO- JAKARTA –  Pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2019 bisa terulang pada Pilkada Serentak 2020. Terlebih, jika tidak ada persiapan matang dari penyelenggara pilkada. Salah satunya soal netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara).

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, salah satu pelanggaran yang tercium saat Pemilu 2019 adalah lemahnya netralitas ASN, TNI dan Polri. Tidak salah jika ASN memberikan hak pilihnya. Namun aturan menyebutkan ASN tidak diperbolehkan ikut kampanye. “ASN bisa memilih. Tetapi obyektif. Tidak boleh mengajak atau berkampanye mengajak atau bahkan menggunakan aparatur di bawahnya,” ujar Bagja di Jakarta, Rabu (13/11).

Selain netralitas ASN, dia juga melihat tantangan politik uang masih hal yang paling rawan. Belum lagi, ada indikasi open house yang menjadi rentan untuk politik uang. “Kampanye-kampanye juga harus hati-hati. Biasanya kan ada open house karena habis lebaran. Politik itu yang harus diawasi,” ungkapnya.

Ada juga hoaks dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Hal tersebut bisa menjadi kerawanan yang bisa terulang. Walaupun tidak di semua daerah, namun Bagja melihat ada wilayah yang terdapat minoritas dan mayoritas bisa rentan terjadi. “Menurut saya SARA tersebut isu yang tidak layak masuk ruang publik. Apalagi kalau sudah masuk sosmed (sosial media) dan jadi hoaks,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya tengah menyusun indeks kerawanan untuk Pilkada 2020. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terulang terjadi. Dia berharap, koordinasi bersama antar stakeholder dan patroli pengawasan dapat berjalan semaksimal mungkin.

Calon yang jadi petahana dan maju kembali pada Pilkada ada kemungkinan menggunakan ASN dalam mendulang suara. Termasuk para pekerja honorer yang belum masuk kategori ASN. Kepala daerah bisa memasukkan tenaga honorer agar perolehan suaranya aman.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad menyatakan perlu dilakukan langkah antisipasi hingga aturan agar ASN bisa netral. “Saya rasa perlu ada aturan agar netralitas ASN, TNI dan Polri. Belajar dari pemilu kemarin perlu dimasukkan aturan karena menyangkut indikator demokrasi,” kata Kamrussamad.

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta agar penyelenggara Pilkada Serentak 2020 tidak membuat jarak dengan peserta pilkada. Sebaliknya, seharusnya ada pendekatan yang sama. Baik sebelum maupun sesudah pemilihan. “Bawaslu tugasnya mendengar, tetapi karena menjaga kemandirian seringkali menjaga jarak. Padahal harusnya lebih diubah dengan menjaga kedekatan yang sama,” tandas Zulfikar.

(khf/fin/rh)

Komentar

Berita Lainnya