oleh

Bawaslu Belum Simpulkan Hasil Pemeriksaan

MURATARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Muratara, terus proses laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilporkan tim hukum paslon No1 (H Devi-Inayatullah). Setelah melakukan pemeriksaan pihak pelapor dan saksi, Jumat (23/10) sekitar pukul 08.00 WIB, Bawaslu Muratara menghadirkan pihak terlapor dan instansi terkait untuk di mintai keterangan.

Ketua Bawaslu Muratara, Munawir mengungkapkan, hari ini mereka sudah memanggil H Syarif Hidayat yang juga Paslon 03, sebagai pihak terlapor dan BKP-SDM sebagai instansi terkait.

Mereka meminta keterangan mengenai dugaan pelanggaran Mutasi jabatan dan dugaan perangkat desa yang tercantum dalam SK timses Paslon No3, (Syarif -Suryan).

“Kita sudah konfrontir secara langsung mengenai dua masalah itu, H Syarif Hidayat membenarkan adanya mutasi pegawai seperti yang dilaporkan. Namun mutasi itu dianggap sudah sesuai aturan,” tegasnya.

Untuk yang masalah kedua, mereka pihak terlapor, sudah menyatakan sikap tegas agar ASN, perangkat desa itu mesti netral dalam Pilkada. Munwir mengungkapkan, Sempat terjadi dialog panjang mengenai mekanisme mutasi pegawai ASN itu, karena ada beberapa peraturan yang keluar dengan jarak waktu yang berdekatan.

Seperti peraturan UU No 10 tahun 2016, dan PKPU no 5 tahun 2020 yang melarang Mutasi Jabatan setelah tanggal 23 maret 2020. Adanya aturan di Undang- Undang Kepegawaian dan ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dengan Surat Edaran Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan Nomor 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020 yang ditujukan untuk Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Surat edaran menteri kesehatan yang mengeluarkan surat nomor KP02.03/H.I/1073/2020, dalam masa pandemi covid-19, mohon proses mutasi ASN agar dapat di tangguhkan. Dan dilanjutkan dan dijelaskan dengan terbitnya surat dari badan kepegawaian negara kantor regional VII, Tanggal 31 maret 2020, mengenai penjelasan surat KP02.03/H.I/1073/2020 mengenai mutasi ASN agar dapat di tangguhkan mutasi untuk tenaga medis kesehatan.

“Dari BKP SDM tadi sudah menjelaskan untuk Mutasi jabatan yang tidak di perbolehkan itu ada kriterianya. Seperti Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Dan pejabat fungsional seperti kepala Puskesmas dan kepala sekolah,” tegasnya.

Disinggung mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bawaslu, hingga saat ini Bawaslu belum bisa menyimpulkan. Apakah delik laporan itu bisa memenuhi materil dan formil untuk dinyatakan sebagai pelanggaran Pilkada atau tidak.

Munawir, mengaku, Bawaslu sudah memanggil, pelapor, telapor, saksi saksi dan pihak terkait. Dan telah mengumpulkan dokumen dokumen terkait laporan itu. “Bawaslu saat ini fokus masuk keranah kajian hukum. Dan kami mohon seluruh pihak agar tetap bersabar, mengenai hasil pemeriksaan. karena saat ini kami sedang melakukan pendalaman,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Tim Paslon 3,  (H Syarif-Surian), Ilham menjelaskan, berharap Bawaslu untuk mengkaji dengan cermat aturan mengenai mutasi ASN itu.

“Karena yang bersangkutan (saksi, Res) tidak ada Jabatannya sama sekali seperti dimaksud dalam SE Mendagri Tahun 2020 dengan Nomor 273/487/SJ, pada Halaman 3 Point 3 huruf a dan b. jadi ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan, itu sudah ada aturan jelas mengenai mutasi pejabat dan bukan pejabat,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya