oleh

Bawaslu Sumsel Janji Pertajam Pengawasan Saat Rekapitulasi

PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel akan mempertajam pengawasannya dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kecurangan saat proses rekap berlangsung.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, secara berjenjang memerintahkan jajaran hingga ke tingkat Panwascam untuk ‘memelototi’ proses rekapitulasi hasil pemilu, dimulai dari tingkat kecamatan.

“Kami akan mengawasi mulai dari proses penjadwalan dan penyusunan jadwal rapat rekapitulasi hingga selesainya rekapitulasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2019,” ujar Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto.

Saat menjelaskan kerja Bawaslu di Sekretariat Bawaslu Sumatera Selatan, Sabtu (20/4) itu, Iin didampingi anggota Bawaslu  Sumsel yang lain, yaitu Junaidi, Iwan Ardiansyah dan Yenli Elmanoferi.

Ditambahkan Iin, dalam proses pengawasan dan pengawalan rekapitulasi, jajaran pengawas pemilu diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada  peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan jajaran pengawas pemilu memiliki data hasil pengawasan yang didapatkan dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

“Jika terjadi perbedaan dalam hasil yang kita peroleh dan disampaikan, jelas jajaran kami akan mempermasalahkannya,” janji Iin.

Dia mengingatkan, jajaran penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dalam menjaga seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara.

“Karena jika sampai ada dokumen yang hilang atau berubah, bisa dikenakan pidana,” ingatnya.

Dalam pasal 504 UU 7 tahun 2017 ditegaskan, setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana kurungan 1 (satu) tahun dan denda Rp 12 Juta.

Selain itu, dalam Pasal 505 UU 7 tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi, akan dipidana maksimal kurungan 1 tahun penjara dan denda Rp12 juta.

“Jadi kami mengingatkan para penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati, dan jangan melakukan tindakan yang melanggar undang-undang,” imbaunya. 

Selain itu, pihaknya juga mengajak saksi peserta pemilu, pemantau pemilu, dan relawan untuk mengawasi jalannya rekapitulasi hasil pemilu.

“Agar berlangsung dengan jujur dan ikut mencegah agar tidak terjadi kecurangan saat proses rekapitulasi berlangsung,” tambahnya.

Iin juga berharap pengawasan itu harus mengedepankan ketertiban dan menjaga kondusifitas, serta dapat berkoordinasi dengan jajaran pengawas, jika ada kecurangan dan pelanggaran.

“Bersama aparat keamanan, bawaslu dan jajaran akan senantiasa bersinergi dalam proses pengawasan dan pengawalannya,” tandasnya. (cj15)

Komentar

Berita Lainnya