oleh

Beberkan Bencana yang akan Dihadapi, Covid-19 hingga Fenomena La Nina

JAKARTA – Peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dilaksanakan saat pandemi Covid-19 sedang melanda. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kali ini penting, karena menjadi upaya berbagai pembelajaran dalam membangun ketangguhan yang harus disandingkan dan diselaraskan dengan upaya pencegahan COVID-19. Bertema “Daerah Punya Aksi Pengurangan Risiko Bencana”, pelaksanaannya wujud nyata pelibatan serta kontribusi seluruh komponen bangsa, baik tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, terselenggaranya kegiatan ini menjadi sebuah gerakan dalam perubahan menuju pembangunan yang lebih baik, berbasis pengurangan risiko bencana. “Ini semua menunjukan bahwa pengurangan risiko bencana di Indonesia telah menjadi sebuah gerakan dalam rangka merubah secara mendasar praktik-praktik pembangunan yang potensial menimbulkan bencana baru, mengubah pola-pola pembangunan yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan ke arah pembangunan yang peka risiko bencana, dimana analisis risiko menjadi dasar pembangunan di Indonesia,” ujarnya, kemarin.

Mengenai penanganan Covid-19, ia mengajak seluruh penggiat PRB dapat bersinergi mengurangi tingkat risiko di setiap daerah. Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 ini, risiko ancaman Covid-19 dapat meningkat jika pemegang peranan penting di daerah lalai dan abai. “Banyaknya daerah dengan risiko sedang jangan sampai membuat kita lalai sehingga daerah tersebut menjadi risiko tinggi. Upaya yang harus kita lakukan untuk membuat daerah dengan risiko tinggi dan sedang menjadi rendah sedangkan daerah yang tidak ada Covid-19 tetap terjaga,” bebernya.

Oleh sebab itu, mengantisipasi lonjakan kasus dan meningkatnya risiko di tiap daerah, diperlukan pencegahan tiga hal, yakni Iman, Aman dan Imun. “Masyarakat harus jadi ujung tombak dalam rangka pencegahan penularan virus. Sedangkan tim medis adalah garda terakhir,” ungkapnya. Selain itu, ia juga menyampaikan terkait dengan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan pada Oktober dan November.

Pada musim tersebut, ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan juga angin puting beliung meningkat. Ditambah dengan adanya fenomena La Nina, yang mana curah hujan diperkirakan akan naik dari 20-40 persen. Ia mengajak segenap komponen pentahelix untuk melakukan upaya kesiapsiagaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Harus dilakukan secara bersama dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja.

Menurutnya, uaya dan langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi dampak La Nina melalui identifikasi potensi ancaman bahaya hidrometeorologi, koordinasi, rencana kontijensi, simulasi dan sosialisasi. Ia mengapresiasi Komisi VIII DPR RI dalam upaya penguatan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang diatur dalam UU No 24/2007. Dalam hal ini, keberadaan BNPB dan BPBD sangat penting dan harus menjadi bagian dari revisi UU penanggulangan bencana tersebut.

“Penguatan kelembagaan BNPB dan BPBD justru menjadi prioritas. Bencana adalah urusan kemanusiaan, multi sektor, multi dimensi, sehingga perlu suatu badan yang dapat melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dengan baik. Kita semua berharap, revisi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi solusi bagi upaya penanggulangan bencana di Indonesia pada masa mendatang,” ungkapnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya