oleh

Benny Wenda Jelas Makar, Ketua MPR Persilahkan Pemerintah Gunakan Alat Negara yang Dimiliki

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Sesatyo mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia terkait Benny Wenda. Pasalnya, Benny yang saat ini sudah tidak memiliki kewarganegaraan itu diketahui tinggal di Inggris.

Terlebih, gerakan separatis yang dilakukan Benny selama ini juga dilakukan dari Kota Oxford. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mempersilakan pemerintah menggunakan alat negara dan seluruh kekuatan yang dimiliki.

Dan mengambil tindakan tegas terukur untuk mengamankan kedaulatan NKRI dan muruah bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Bamoet dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (3/12/2020).

“Ia hanya memiliki izin tinggal dari pemerintah Inggris. Aktivitas separatisnya pun dijalankan dari Kota Oxford, Inggris,” ujar dia. Maka, Bamsoet menilai, pemanggilan Dubes Inggris untuk Indonesia pun perlu dilakukan.

Itu untuk memperjelas posisi pemerintahan negeri Ratu Elizabeth tersebut terkait isu Papua. “Serta aktivitas Benny Wenda di Inggris,” kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, tindakan Benny yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat itu hanya klaim sepihak dan dilakukan tidak sesuai dengan hukum internasional.

“Termasuk juga peraturan konstitusi dan UU Indonesia sebagai pemilik yang sah atas Papua,” paparnya.. Bamsoet juga menyebut, dengan deklarasi tersebut, Benny Wenda telah melakukan makar.

“Sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas politikus Partai Golkar itu. Deklrasi dan penahbisan diri sebagai presiden sementara Papua Barat itu, sambungnya, juga merupakan tindakan agitasi dan propaganda.

Tujuannya, tidak lain adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena itu, Bamsoet mendesak pemerintah harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas.

Berdasar Pasal 106 KUHP, bebernya, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

“Pasal 87 KUHP menegaskan, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan,” jelas Bamsoet. (ruh/pojoksatu)

Komentar

Berita Lainnya