oleh

Berantas Persebaran COVID-19, Kabupaten/Kota Diharapkan Bentuk Satgas tingkat RT/W

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Meskipun Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak termasuk dalam daftar daerah wajib Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Sumsel tetap mengimplementasikan skema grand desain PPKM Mikro tersebut. Antaralain memasifkan skema pemutusan rantai persebaran COVID-19, Tracing Tracking dan Treatment (3T) hingga ketingkat Rt/w.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Dra Lesty Nurainy Apt MKes mengatakan, pasca dibentuknya tim oprasi tracer, Senin (1/3) kemarin, yang terdiri dari Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP), sebanyak puluhan ribu anggota. Pengimplementasian skema Tracing (penelusuran kontak erat spesimen konfirmasi positif) ditingkatan masyarakat terkecil akan berjalan aktif.

“Karena kuantitas tenaga kesehatan di Puskesmas kurang, jadi selama ini skema tracing tidak bejalan optimal. Sebab tracing ini kompleks, bila ditemukan 1 orang dikonfirmasi positif atau reaktif, maka minimal 30 orang yang melakukan kontak dengannya harus ditelusuri juga sampai tuntas,” jelas Lesty saat dibincangi SUMEKS.CO Selasa (2/3).

Akan tetapi, Lesty menekankan, untuk memberantas persebaran COVID-19 tidak cukup hanya sampai disitu saja. Setelah di Tracing, dilanjutkan dengan skema Treatment (perawatan). Bila spesimen tersebut bergejala dan positif COVID-19, Dia wajib mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit yang direkomendasikan. Sebaliknya, bila spesimen tidak bergejala namun kontak erat dengan yang positif atau reaktif, harus melakukan isolasi mandiri.

“Kalau orang tersebut mampu melakukan isolasi mandiri dirumahnya silahkan. Tapi kalau tidak bisa karena berbagai keterbatasan, bisa juga melakukan isolasi ditempat yang disiapkan disekitar lingkungan tempat orang tersebut tinggal,” beber Lesty.

Dengan begitu, Kadinkes Sumsel mengharapkan pemerintah kabupaten / kota dapat dengan segera menetapkan kepala satuan tugas (Satgas) COVID-19, sebagai koordinator perawatan di fasilitas isolasi mandiri tersebut. Karena, berdasarkan Instruksi Mendagri dalam penerapan PPKM Mikro penanganan diutamakan dari tingkat Rt/w.

“Ketua Rt/w bisa ditetapkan sebagai kepala Satgas penanganan. Sebab, yang lebih kenal masyarakat ialah mereka ini. Diharapkan skema berjalan dengan baik menuntaskan persebaran COVID-19,” pungkasnya. (Bim)

Komentar

Berita Lainnya