oleh

Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Sri Mulyani Apresiasi Pemprov Sumsel

SUMEKS.CO – Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, mendukung upaya percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa Tahun 2020 di Provinsi Sumsel yang tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga terwujud pembangunan SDM dan peningkatan kesejahteraan di desa dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi moderator dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa Provinsi Sumsel tahun 2020 di Dinning Hall Kompleks Jakabaring Sport City, Jumat (28/2).

Raker ini menghadirkan narasumber Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Desa, PDT, Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Herman Deru berharap akan membuka wawasan bagi Pemprov Sumsel, Pemkab/Pemkot, dan juga para kepala desa agar percepatan dan pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik.

“Pengetahuan tentang pembinaan, bimbingan, dan juga pengawasan pengelolaan dana desa perlu untuk diketahui, agar para kades tetap nyaman dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Menurut HD, berdasarkan kegiatan ini diketahui bahwa pengalokasian dana desa harus berorientasi pada pendidikan dan kesehatan, juga ada pembangunan infrastruktur dan jika hal tersebut sudah terwujud maka setiap desa juga bisa memanfaatkan dana desa untuk pengembangan UMKM.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan tentang kebijakan dana desa dalam mendukung perekonomian nasional dan juga cara menghadapi tantangan perekonomian global.

Dijelaskannya, bahwa total dana desa Tahun 2020 yaitu Rp 72 triliun, dan dana desa di Sumsel Rp 2,71 triliun untuk sekitar 2853 desa, tiap desa mendapat sekitar Rp 960 juta per desa tergantung tingkat kemiskinan yang dibagi berdasarkan formula dan aturan yang berlaku.

“Saya apresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel dan juga Pemkab/Pemkot terkait yang berhasil menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Kami (Pihak Kementerian) ingin memperkuat koordinasi sehingga pelaksanaan dana desa dapat lebih simple dan efektif. Sehingga dana desa dapat dibangun untuk memperbaiki kesejahteraan dana desa dalam rangka penurunan kemiskinan di pedesaan,” ujarnya.

Sri memaparkan, bahwa mulai tahun 2020 dana desa akan diterima langsung oleh desa dengan memanfaatkan rekening desa. Melalui tiga kuartal transfer melalui semua transaksinya Kantor Pembendaharaan Kementerian Keuangan di wilayahnya masing-masing.

“40 persen langsung transfer didepan. Dengan pola transfer 40 persen, 40 persen, dan 20 persen. Dimana desa yang mandiri akan ditransfer lebih 60 persen dan 20 persen sisanya sesuai prestasi dan kinerja. Desa dengan pembangunan yang lebih baik, akan mendapatkan dana desa lebih dahulu agar memacu desa lain juga lebih baik,” katanya.

Menurutnya, dana desa dapat digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan air bersih dan berbagai kepentingan rakyat guna menurunkan kemiskinan, dan menumbuhkan perekonomian di pedesaan.(ety)

Komentar

Berita Lainnya