oleh

Berikan Penghargaan, Mendagri Harap Kada Jangan Terjaring OTT

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada sembilan Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengintegrasikan pengerjaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Salah satunya adalah Pagaralam untuk tingkat kota bersama dengan Makassar dan Pekalongan. Pemberian penghargaan dilakukan simbolis didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Hudori dalam acara Sosialisasi Permendagri 70/2019 tentang SIPD.

“Pemda yang hari ini (15/10) dapat Piagam penghargaan, berarti itu terbaik. Saya harapkan setelah dapat piagam jangan kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) lagi nanti,” ujar Tjahjo. Dengan diberikan penghargaan kepada sejumlah daerah tersebut, diharapkan pengelolaan informasi semakin terbuka, termasuk bagi kepada daerah lainnya yang belum mendapatkan penghargaan. Selain untuk kota, penghargaan juga diberikan pada tingkat Provinsi, yakni Banten, Papua dan Jambi. Sedangkan tingkat Kabupaten ada Lingga, Bolaang Mongondow dan Klaten.

“Tadi Provinsi Papua dan daerah lainnya juga mendapatkan penghargaan sistem yang terbaik, tolong terbuka ini, termasuk semua daerah harus semakin terbuka. Ini yang menjadi perhatian kita semua,” ungkapnya. Tak hanya itu, dengan diluncurkannya SIPD diharapkan Pemda mampu mengintegrasikan sistem informasi dengan keuangan daerah (Keuda) dan semakin terbuka terhadap pengelolaan informasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Kemendagri sudah melakukan launching SIPD yang terintegarasi antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi Keuda. Arah Pak Jokowi jelas untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” jelasnya. Untuk diketahui, peluncuran SIPD melalui sosialisasi Permendagri 70/2019 sekaligus mencabut Permendagri 98/2018 tentang SIPD.

Dalam acara tersebut, Tjahjo terus mengingatkan kepala daerah dan ASN untuk menghindari area rawan korupsi. “Saya menitipkan, pahami dengan jelas khususnya teman-teman yang hadir, yang berkaitan dengana area rawan korupsi, yang menyangkut anggaran, jual beli jabatan, mekanisme jasa yang ada, perizinan, dana hibah dan dana bansos,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan melibatkan semua pihak untuk saling mengingatkan area rawan korupsi dan tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang.

“Fungsi pencegahan ini sangat penting. Tolong pejabat politik dalam hal ini para kepala daerah, yang memahami konstruksi tata kelola pemerintahan di daerah seperti Sekda, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum, tolong selalu sampaikan informasi ini kepada kepala daerah,” ujarnya. Lanjutnya, selama hampir lima tahun menjabat Mendagri, ia terus melakukan sosialisasi bersama KPK untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi.

“Saya selama lima tahun ini, mayoritas hampir di 31 provinsi selalu hadir dengan Pimpinan KPK dengan Korsupgah yang sekarang ini menjadi Korwil untuk menjelaskan area rawan korupsi,” kata Tjahjo.(rei)

Komentar

Berita Lainnya