oleh

Berkas Perkara Iphone Ilegal Rampung

SUMEKS.CO- JAMBI – Penyidik Unit Tipidter Reskrim Polresta Jambi, diketahui telah merampungkan berkas perkara Dede Sandria alias Dede (25), Warga Kampung Jawa Lama, Kelurahan Benteng Pasaratas, Kecamatan Gugupanjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang terjerat kasus penjualan Iphone dan Smartphone ilegal.

Kanit Tipidter Reskrim Polresta Jambi, Ipda Junaidi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban jaksa mengenai kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan belum lama ini.

“Sudah kita kirimkan ke Jaksa. Kalau P-21, akan kita lakukan pelimpahan tahap II secepatny,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dede pemilik Sumbar Smartphone, yang terletak di persis di sebelah Rumah Sakit Kambang, Kecamatan Telanaipura terpaksa diamankan pada Desember lalu. Pasalnya, dari hasil operasi Satreskrim Polresta Jambi, diketahui ada 550 Iphone ilegal yang telah terlanjur beredar di masyarakat dari toko tersebut.

Informasi yang didapat Jambi Independent, kerugian yang bakal dirasakan oleh para pembeli adalah dari segi kualitas Iphone dan jaringan. Pasalnya, IMEI dari ponsel yang sudah terlanjur terjual ini bakal mati, sehingga pemiliknya tak lagi bias memfungsikan Iphone tersebut.

Awalnya, polisi mendapat informasi ada penjualan handphone ilegal. Dari situ, dilakukan lah penyelidikan. Akhirnya polisi berhasil mengendus praktik ilegal di Toko Sumbar Smartphone. Setelah digeledah, didapatlah 39 Iphone, 2 unit ponsel Samsung.

Dedi pun ikut digiring ke Mapolresta Jambi, karena tak bisa menunjukkan keabsahan ponsel tersebut. Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian, melalui Kasat Reskrim AKP Handres mengatakan, Dede sudah beroperasi sejak Juli 2020.

Toko di Jambi, adalah cabang dari Provinsi Sumatera Barat. Dari pengakuan tersangka, Iphone tersebut berasal dari Singapura. Diselundupkan lewat Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU no 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) atau pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pencara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. (bel/zen)

Komentar

Berita Lainnya