oleh

Berkas yang Dilimpahkan ke Kejaksaan Cacat Hukum

-Hukum-73 views

SUMEKS.CO – Sidang pra-peradilan atas nama pemohon Lista Aisen melalui kuasa hukumnya Suwito Dinoto SH dan Harry Susanto SH yang sempat ditunda karena termohon 2, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin tidak hadir di persidangan, akhirnya, Selasa (5/11) Pengadilan Negeri Sukajadi Klas 2A menggelar kembali persidangan.

Meski hanya dihadiri oleh termohon 1 yakni Kapolsek Talang Kelapa yang diwakili oleh Bidang Hukum Polda Sumsel yakni AKBP Ginting AH dan Penata Tingkat 1 Ahmad Yani SH.
Dalam sidang pembacaan permohonan dari penggugat, kuasa hukum pemohon menyebutkan kalau penangkapan, penahananhingga berkas kliennya dilimpahkan ke Kejari Banyuasin dan dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan adalah cacat hukum.

“Mengapa cacat hukum? Karena tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya sesuai yang tercantum dalam KUHAP. Penetapan tersangka, penahanan bahkan dakwaaan yang disangkakan kepada klien kami terlalu terburu-buru bahkan terkesan dipaksakan,” ujar Suwito.

Suwito juga meminta kepada hakim yang menangani perkara untuk mengabulkan permohonan kliennya serta membebaskan dari segala tuntutan. “Kami juga meminta kepada hakim yang mulia untuk menghukum termohon 1 dan termohon 2, memulihkan harkat dan martabat pemohon seperti semula serta mengganti kerugian materil dan inmateriil sebesar Rp 160 juta,” katanya.

Usai mendengarkan permohonan dari penggugat, Hakim lalu memberikan kesempatan kepada termohon 1 untuk membacakan tanggapan dari gugatan pemohon yang disampaikan oleh bidang hukum Polda Sumsel.

Dalam persidangan tersebut, AKBP Ginting mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolsek Talang Kelapa dan jajaran sebagai tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku baik itu dalam KUHP maupun dalam KUHAP.

“Perkara ini berawal saat terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap korban di TKP dengan cara pemohon meminta uang jatah bulanan dan mengancam akan membacok korban apabila tidak memberikan uang. Akibat perbuatan pemohon, korban mengalami kerugian sebesar Rp7,7 juta,” imbuhnya.

Ginting juga menyebutkan bahwa pemohon patut diduga telah melanggar hukum sesuai pasal yang disangkakan dan yang dimaksud. “Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan saat melakukan penahanan termohon telah mengeluarkan surat perintah dan sesuai dengan prosedur berdasarkan KUHAP berikut keterangan para saksi yang menguatkan kalau pemohon telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Ginting, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak menyimpang dan sesuai penegakan hukum sehingga sah menurut hukum. Bahwa termohon telah bekerja dengan proposional dan profesioal sehingga meminta kepada hakim agar menolak gugatan pemohon. “Namun apabila hakim berpendapat lain, kami mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” pungkas Ginting.

Usai mendengarkan jawaban dari termohon atas gugatan pemohon, hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga hari Rabu (6/11) mendatang dengan agenda pembuktian dari pemohon dan keterangan saksi.(dho)

Komentar

Berita Lainnya