oleh

Besok Pengumuman BRPK Sengketa Pilkada Muratara

MURATARA-Proses Pilkada Kabupaten Muratara, masih menunggu informasi resmi dari Mahkama Konsitusi (MK). Informasinya Senin (18/1), MK bakal mengeluarkan hasil pemeriksaan berkas laporan penggugat dan menyatakan berkas masuk atau tidak keranah persidangan konsitusi.

KPUD Kabupaten Muratara sebagai pihak tergugat, mengaku masih menunggu informasi resmi dari MK mengenai gugatan yang dilayangkan Paslon Bupati-wakil Bupati Muratara No 03, HM Syarif Hidayat-Surian.

Komisioner KPUD Muratara Divisi Hukum, Handoko mengkonfirmasi Jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPUD Provinsi, khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan terkait adanya gugatan di MK setelah pengumuman penghitungan surat suara.

“Kami masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Yang ada baru AP3, jadi pokok perkaranya bisa berubah. Informasinya BRPK keluar tangal 18 januari 2021,” kata Handoko.

KPUD Muratara mengaku tidak memiliki persiapan khusus, untuk menghadapi gugatan dari Paslon No3. Komisioner KPUD Muratara mengaku telah menjalankan proses dan tahapan Pilkada sesuai aturan dibawah pengawasan Bawaslu.

Paslon No3 menganggap penetapan Paslon No1 H Devi Suartoni-Inanyatullah dianggap cacat hukum  karena ada beberapa perbedaan administrasi. Seperti perbedaan nama, tanggal lahir wakil Paslon No1 Ustad Innayatullah. Dan perbedaan di berkas BB1 KWK / pernyataan pendaftaran selaku Bakal Calon Bupati Innayatullah dan BB2 KWK / Biodata Innayatullah.

Kondisi itu bisa dijawab mudah karena KPUD Muratara sebelumnya sudah menang di PT TUN terkait gugatan yang sama. Dari gugatan yang dilayangkan Paslon No3 ke MK, ada delapan point yang menjadi petitum Paslon No3, diantaranya MK di minta mengabulkan seluruh permohonan pemohon, diantaranya membatalkan seluruh keputusan KPUD Muratara, menyatakan Bekas pencalonan Paslon No1 H Devi Suhartoni-Innayatullah tidak memenuhi Syarat.

MK diminta, memerintahkan pemilihan ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Paslon No1, menetapkan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati-wakil Bupati yang benar menurut pemohon. Dengan rincian H Devi Suhartoni-Innayatulah mendapat 42.732 suara, H Akisropi Ayub-Baikuni Anwar 23.931 suara, H Syarif Hidayat-Surian 46.424 suara.

Memerintahkan KPUD Muratara melaksanakan putusan ini, memerintahkan KPUD Muratara melaksanakan PSU di seluruh TPS, atau memerintahkan kPUD Muratara melakukan PSU di TPS Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir, dan Kecamatan Rawas Ulu.

Untuk pengamanan sebelum keluarnya BRPK dari MK, Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto melalui Kabag Ops Kompol Hendri mengungkapkan, pihaknyak sudah melakukan persiapan pengamanan menjelang pengumuman itu.

“Kami persiapan saja untuk pengamanan, jangan sampai ada gejolak. Kami juga amankan kotak suara di gudang KPUD, karena tidak menutup kemungkinan kalau ada permintaan MK membuka kotsk suara. Artinya kami akan lakukan pengawalan sampai selesai,” tutupnya. (cj13)

Komentar

Berita Lainnya