oleh

BPJS Kesehatan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Program JKN-KIS Bersama Kejaksaan Negeri

Palembang – Hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah sangat dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Untuk memastikan Program JKN-KIS tersebut terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan dukungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan. Untuk memastikan Program JKN-KIS dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Palembang melakukan pemanggilan dan sosialisasi JKN-KIS kepada badan usaha terkait komitmen dan kepatuhan badan usaha dalam Program JKN-KIS (15/12).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palembang, melibatkan badan usaha di lingkungan BPJS Kesehaan Cabang Palembang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Muhammad Fakhriza mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan Kejaksaan Negeri Palembang kepada BPJS Kesehatan atas terselenggaranya sosialisasi kepatuhan badan usaha ini. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka penegakan Kepatuhan badan usaha dalam Program JKN-KIS. Langkah ini dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang tidak kunjung patuh dalam Program JKN-KIS meski telah diingatkan beberapa kali.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang di wakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  Negara Dian Marvita mengemukakan bahwa Program JKN-KIS merupakan amanat undang-undang. Oleh karenanya, Kejaksaan Negeri Palembang mendukung Program JKN-KIS untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. “Kami akan melaksanakan tugas kami dalam hal ini sebagai Jaksa Pengacara Negara sesuai ketentuan untuk mensukseskan program ini,” ujarnya.

“Untuk itu Kejaksaan Negeri Palembang bersama BPJS Kesehatan Cabang Palembang melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kepada badan usaha di Kota Palembang terkait kepatuhan dalam Program JKN-KIS,” kata Dian.

Lebih lanjut Dian juga menekankan bahwa Kejaksaan Negeri Palembang mendukung penegakan hukum terkait kepatuhan badan usaha.

“Selanjutnya kejari akan terus mendukung kinerja program JKN-KIS sebagaimana seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Terhadap badan usaha yang belum patuh bahkan setelah dilakukan SKK, perlu diberikan penerapan sanksi yang tegas,” ucapnya. (RW/md)

Komentar

Berita Lainnya