oleh

BPN Optimistis Memenangi Gugatan Pilpres 2019 di MK

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimistis gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diterima. Juru Bicara BPN Andre Rosiade menyebut, dalam persidangan telah disampaikan bukti kecurangan yang dilakukan dari kubu petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kami optimis kalau hakim MK benar-benar melihat kami bisa buktikan bahwa Training of Trainer (ToT) 20-21 Februari adalah pemufakatan jahat,” kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu (23/6).

Dia menuturkan, dalam kesaksiannya, Anas Nashikin selaku panitia pelaksana ToT pelatihan saksi Jokowi-Ma’ruf, dikonfirmasi Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam mengkordinir kepala daerah untuk memenangkan wilayah Sumatera. “Sehingga suara kita di daerah-daerah minoritas berkurang, bahkan kalah,” ucap Andre.

Menurut dia, keterangan yang disampaikan Anas dalam persidangan, Jumat (21/6) diharapkan dapat menjadi pertimbangan sembilan hakim konstitusi. Semoga saja hakim dapat memutus secara adil.

“Kami mengimbau hakim MK dalam Surat Annisa ayat 135, hakim MK benar-benar dapat mengetuk hati hakim. Sekali lagi kami ingatkan apapun keputusan hakim itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Oleh sebab itu, Andre berharap putusan yang dibacakan pada Jumat (28/6) mendatang akan memberikan keputusan yang adil. “Keputusan hakim MK bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia.”

Dalam persidangan Jumat (21/6), Anas Nashikin selaku saksi dari kubu 01 menerangkan soal kehadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kepala KSP Moeldoko, bahkan Presiden RI Joko Widodo.

Dikatakannya, saat pelatihan saksi 01 itu Sekretaris TKN Hasto Kristianto memberikan keterangan soal logistik untuk pemenangan di Sumatera.

“Lalu kalimat kedua, dalam satu slide lain yang disampaikan Hasto ada pernyataan: Pulau Sumatera harus ditaklukkan dengan menggunakan kepala-kepala daerah yang sudah menyatakan mendukung. Terutama di Sumbar, Riau, dan Sumsel…”

“Mereka perlu diberikan support logistik dan akses ke aparat yang riil dalam dua bulan ke depan,” tutur dia membacakan slide materi Hasto. Anas mengakui bahwa kalimat itu memang ada.

Diketahui, MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari tiga pihak. Yakni dari Prabowo-Sandi sebagai pemohon, KPU sebagai termohon, dan Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak terkait. MK mengapresiasi para pihak yang tetap mampu menjaga suasana kekeluargaan meski adanya perdebatan.

Sebelum memutus sengketa Pilpres 2019 ini, hakim MK mengawali dengan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 24 hingga 27 Juni. Dari rapat itu dapat dirumuskan putusan apakah menerima atau menolak gugatan Prabowo-Sandi. Rencananya putusan itu disampaikan dalam forum sidang sengketa pilpres pada Jumat (28/6) mendatang. (jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya