oleh

BSU Hanya Untuk PPKM Level 4

SUMEKS.CO – JAKARTA – Kabar gembira bagi para pegawai. Pemerintah memastikan akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan selain mencegah perusahaan mem-PHK pekerjanya, juga untuk membantu pekerja yang dirumahkan. 

“Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dengan adanya BSU ini, sambungnya, pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi. 

“Kita juga berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” katanya.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp8 Triliun.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah/upah bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak Covid-19 dan PPKM.

Disebutkan, kriteria penerima BSU ini adalah WNI, pekerja/buruh penerima upah dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini datanya dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Kriteria lain, penerima BSU hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di zona PPKM level 4 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No 20/2021 jo Nomor 23/2021 tentang PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Sayangnya, Sumsel masuk level 3 di Kota Palembang dan Lubuk Linggau. Kemudian, peserta yang membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya diatas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” tambahnya.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM seperti industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate. Besaran BSU yang diberikan sebesar Rp1 juta yang diberikan sekaligus melalui transfer bank.(rei)

Komentar

Berita Lainnya