oleh

Buntut Angota Tertangkap OTT, KPU akan Lapor Presiden

SUMEKS.CO-JAKARTA-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta maaf kepada publik atas keterlibatan Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Ia pun mengaku prihatin atas peristiwa ini dan akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo.

“Atas kejadian ini tentu kami sangat prihatin. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Arief di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1).

Ia menyampaikan, KPU siap membantu KPK terkait penanganan perkara tersebut. KPU, kata dia, terbuka untuk menjalin koordinasi dengan KPK guna mempercepat proses hukum.

“Kami sangat bersedia bekerja sama dengan KPK untuk mempercepat, memperjelas, agar proses ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.

Arief menyatakan, pihaknya bakal bersedia membantu apabila KPK membutuhkan keterangan tambahan, data, maupun informasi guna kepentingan penanganan perkara.

Ia pun menyatakan bakal memerintahkan seluruh jajaran KPU di pusat maupun daerah untuk menjaga integritas dan profesional. Mengingat, peristiwa ini, kata dia, bertepatan dengan persiapan Pilkada serentak 2020.

Selain itu, Arief juga mengaku akan mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah pihak atas penetapan Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Seperti kepada Presiden Jokowi, DPR RI, dan DKPP. “Menurut kami penting untuk memberi tahu kepada para pihak ini,” ucapnya.

Kendati demikian, Arief belum dapat memastikan apakah Wahyu Setiawan bakal langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisioner KPU.

“Itu (pemberhentian) nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Apakah itu nanti akan berlanjut pada sidang berikutnya kita akan lihat perkembangan,” tuturnya.

Ia pun memastikan, segala ketetapan yang telah dikeluarkan oleh KPU tidak akan terpengaruh dengan apapun termasuk suap.

“KPU tegas mengatakan telah mengambil kebijakan, telah mengambil keputusan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan UU. Jadi, kami tak akan terpengaruh oleh apapun dalam proses pengambilan keputusan,” ungkap Arief.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan adanya praktik suap oleh salah seorang Komisioner KPU terkait proses penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI ini. Ia menyebut, hal ini mengkhianati proses demokrasi.

“Persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya yang sangat mahal,” tutur Lili.

Ia menyampaikan, KPK berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini. “Karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi yang sedang kita jalani,” ucap Lili.

Dalam perkara ini, Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Keduanya diduga menerima suap senilai total Rp650 juta dari Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful.

Suap diduga diberikan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota pengganti antar waktu (PAW) DPR RI oleh KPU menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. Sebelumnya, KPU telah menetapkan caleg PDIP Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun Masuki dan Saeful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(riz/gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya