oleh

Bupati-Kepala Bappeda Banyuasin Terima Penghargaan

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk kesekian kalinya menerima penghargaan bergengsi. penghargaan yang diberikan kepada Bupati Banyuasin H Askolani SH MH sebagai Top Leader on Digital Implementation 2019 dan penghargaan kepada Bappeda Litbang sebagai Top Digital Implementation 2019 on District Government # level Star 4.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, perwakilan dari Menristek mewakili Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro SE MUP PhD, dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI) mewakili Wishnutama diserahkan kepada Bupati Banyuasin yang diwakili Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim ST MM MBA pada acara Top Digital IT & TELCO 2019 di Grand Ballroom – The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (27/11).

Top Digital Awards 2019 adalah kegiatan Corporate Rating atau Award tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan tertinggi di Indonesia kepada perusahaan (BUMN, BUMD, swasta) dan instansi pemerintahan (pusat, provinsi, kota, dan kabupaten.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mewakili Bupati Banyuasin H Askolani SH MH mengatakan kemiskinan masih jadi persoalan serius baik di tingkat nasional maupun daerah. Inovasi berbasis TI diperlukan untuk membantu pelaksanaan berbagai program mengentaskan kemiskinan. Dengan dukungan TI, program bantuan dana pendidikan, misalnya, dapat tersalurkan dengan tepat kepada yang membutuhkannya. Istilahnya sampai secara by name by address.

Dijelaskannya, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin masih ada di level dua digit. Masih adanya penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Banyuasin ini disebabkan banyak faktor di antaranya: pertama, rendahnya tingkat pendidikan sehingga belum menghasilkan lulusan yang memenuhi standar dunia kerja. Kedua, kurangnya pelayanan kesehatan dimana tingkat pelayanan dan infrastruktur kesehatan yang ada di Kab. Banyuasin masih rendah. Ketiga, rendahnya kesejahteraan warga masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas.

Salah satu yang masuk dalam sektor prioritas untuk segera dibenahi yakni sektor pendidikan. Hal ini terjadi karena masih banyak sekolah di Kab. Banyuasin masih belum memenuhi standar, sehingga lulusannya pun tak mampu bersaing dalam dunia kerja. Dan mayoritas lulusan pesantren.

“Pada saat mereka mengikuti persaingan misalnya mendaftar untuk bekerja di perusahaan, lalu tidak diterima karena pendidikannya belum memiliki standar,” kata Erwin Ibrahim kepada dewan juri.

“Solusinya, pertama, kami telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi sehingga alumni pesantren tapi menguasai engineering (sains). Jadi, begitu tamat sekolah, ilmu engineering-nya bisa dan ilmu tahfidz-nya juga dapat,” imbuhnya.

“Kedua, kami luncurkan aplikasi Sibangkit, agar program bantuan dana yang disalurkan berdampak signifikan, secara by name by address,” kata Erwin.

Hadirnya aplikasi Sibangkit ini sebagai upaya untuk mendeteksi, menganalisa serta mengelola kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Sehingga program yang dicanangkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat tersalurkan sesuai sasaran dan tepat guna.

“Aplikasi ini untuk memetakan sebaran kemiskinan yang ada di Kab. Banyuasin secara by name by adress berbasis anggaran dan juga program. Sehingga program dan kegiatannya langsung kena pada masyarakat,” tutupnya.(qda/ril)

Komentar

Berita Lainnya