oleh

Bupati Mesuji dan Adik Tersangka

JAKARTA – KPK akhirnya menetapkan Bupati Mesuji, Khamami sebagai tersangka dugaan penerima suap terkait proyek infrastruktur di daerahnya. Pasca-operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (23/1) malam. Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Mesuji, Lampung itu. Diduga menerima suap dengan total Rp1,58 miliar.
“Diduga pemberian uang terkait dengan fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Di lingkungan Kabupaten Mesuji. Asalnya dari perusahaan yang sedang mengerjakan proyek-proyek APBD,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/1).

Basaria menjelaskan, Khamami diduga menerima fee sekitar Rp1,28 miliar. Dari Sibron Azis selaku pemilik PT Jasa Promix Nusantara (JPN) melalui beberapa perantara. Setoran fee tersebut merupakan permintaan sebesar 12 persen dari total proyek yang diminta Khamami. Permintaan itu disampaikan melalui Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra. Sebelum adanya proses lelang proyek.

“Diduga fee tersebut merupakan pembayaran fee atas empat proyek infrastruktur. Yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik Sibron,” ucap Basaria.

Keempat proyek tersebut di antaranya. Pengadaan base dengan nilai kontrak Rp9,2 miliar yang dikerjakan PT JPN. Kemudian, proyek pengadaan bahan material Brabasan-Mekarsari. Dua proyek lainnya yakni pengadaan base Labuhan Mulya, Labuhan Baru, Labuhan Batin. Serta pengadaan bahan material penambahan segitiga emas Muara Tenang yang dikerjakan oleh PT Secilia Putri (SP). “Diduga fee proyek diserahkan kepada Taufik Hidayat selaku adik dari Khamami,” ujar Basaria.

Bahkan KPK menduga Khamami sebelumnya telah menerima suap Rp300 juta secara bertahap. Pemberian uang tersebut yakni Rp200 juta pada 28 Mei 2018. Dan Rp100 juta pada 16 Agustus 2018. Sebagai penerima suap Khamami, Taufik, dan Wawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b. Atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan, Sibron dan Kardinal disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a. Atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Basaria menjelaskan, penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang diterima KPK. Setelah menerima informasi tersebut. Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK kemudian melakukan tindak lanjut. Melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan. Selanjutnya melakukan penyelidikan sejak November 2018.

“Berdasarkan informasi yang diterima dan hasil pemantauan tim di lapangan. Pada Rabu (23/1), sekitar pukul 15.00 WIB, tim KPK mengamankan TH (Taufik Hidayat) adik Bupati Mesuji. Di depan toko ban di Lampung Tengah,” kata Basaria.

Selain menangkap Taufik, Tim Satgas KPK juga mengamankan barang bukti uang. Senilai Rp1,28 miliar dalam pecahan Rp100.000 yang dimasukkan ke dalam kardus air mineral. “Setelah itu, tim juga mengamankan dua orang lainnya di lokasi yang sama. Yaitu MD (Mai Darmawan), rekan TH dan sopir Bupati Mesuji,” tuturnya.

Sebelum ditangkap, Mai Darmawan dan Kardinal membawa uang dari bos PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN). Dan PT Secilia Putri (PT SP), Sibron Aziz (SA) dari Bandar Lampung ke tempat Taufik Hidayat di Lampung Tengah. “Uang dititipkan di toko ban menunggu TH datang. Dan kemudian uang dipindahkan ke bagasi mobil merah,” ujarnya

Setelah menangkap beberapa orang tersebut, Tim Satgas KPK kemudian bergerak ke Jalan Bandar Jaya, Lampung Tengah. Di sana menangkap Kardilan (K) yang merupakan pihak perantara suap Sibron Aziz. “Pukul 15.50 WIB, tim lainnya bergerak ke kantor milik SA di Jalan Harun II Tanjung Karang Timur. Dan mengamankan SA bersama dua orang staf keuangan,” ungkapnya.

OTT masih berlangsung hingga Kamis (24/1) dini hari. Sekitar pukul 01.00 WIB, tim kemudian menuju rumah dinas Bupati Mesuji, Khamami dan meringkus yang bersangkutan. Selanjutnya, tim menangkap Wawan Suhendra (WS) selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kantornya pada pukul 06.00 WIB.

Mendagri Tjahjo Kumolo, kembali menyayangkan terjadi lagi kasus OTT para kepala daerah. Dengan yang terbaru Bupati Mesuji, Lampung. “Silakan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah,” singkatnya. (idr/rl/ran/air/ce2)

Komentar

Berita Lainnya