oleh

Bupati Ogan Ilir H Ilyas Panji Alam Pecat 109 Nakes RSUD

SUMEKS.CO- INDRALAYA – Kisruh ditengah wabah virus corona (Civid-19) di RSUD Ogan Ilir (OI)  akhirnya berbuntut panjang. 109 tenaga kerja (Nakes) dari paramedis honorer, seperti Bidan, Perawat dan Sopir  harus menelan pil pahit.

Sebanyak 109 nakes RSUD harus diberhentikan secara tidak hormat, dengan dalih, mereka tidak masuk berturut-turut selama 5 hari kerja. Pemecatan secara tidak hormat dituangkan dalam sebuah SK Bupati OI No 191/KEP/RSUD/2020, tertanggak 20 Mei 2020.

“Ya saya yang langsung memecatnya, bukan direktur RSUD,”kata Bupati OI H M Ilyas Panji Alam ketika ditemui sebelum masuk ke Kantor Baznas OI untuk melaksanakan pertemuan rapat Kamis (21/5/2020).

Menurut Bupati, pemecatan tidak hormat terhadap para nakes tersebut, karena melakukan aksi mogok kerja selama 5 hari dengan menuntut insentif, rumah singgah , APD Minim.

“Padahal sudah kami siapkan insentif, rumah singgah dengan AC dan Kasur siap sebanyak 34 buah , lalu APD dikatakannya minim, padala APD ribuan, mulai dari masker, kaca Mata, Boat, sarung tangah sudah ada. Itu  kalau dimiliter , mereka itu diserse, jadi apa yang dituntut, mereka hanya mengada ada, mereka itu bahkan belum bekerja, ada pasien corona saja baru masuk,  mereka bubar ketakutan,”kata H M Ilyas Panji Alam.

Jadi lanjut Bupati, mereka yang sudah dipecat tidak boleh masuk kerja lagi,” Dan tidak akan mengganggu aktifitas rumah sakit dengan 109 nakes diberhentikan, karena di RSUD  sebelumnya ada sekitar 400 orang, artinya masih ada sekitar 300 an, seperti  14 dokter spesialis, 8 dokter umum, ASN Bidan dan Perawat  33 orang,  dan hononor masih ada 11, sedangkan   pasien covid hanya 3 orang, jadi tidak ganggu,”terang Bupati.

Sedangkan untuk pelayanan pasien umum  saat ini dialihkan ke RS Arroyan dan seluruh puskesmas di  Kabupaten OI,”Jadi tidak akan mengganggu,,”lanjutnya.

Sedangkan ada usulan pihak anggota DPRD OI agar Jabatan Direktur RSUD untuk ditinjau ulang dan dievaluasi, dengan spontan Bupati mengatakan , ”Soal itu gampang, tapi akan kita pelajari dan dirapatkan,”katanya.

Terpisah Sekda Pemkab OI H Herman SH MM juga mengatakan, pemecatan terhadap 109 nakes RSUD OI itu dilakukan oleh Bupati , karena  melakukan mogok kerja selama lima hari berturut-turut.

“Mereka itu sama dengan Disersi, dipanggil tidak  datang, ada pasien covid ketakutan, makanya Bupati mengambil kebijakan dengan memecat tidak dengan hormat,”katanya.

Bahkan ada pasien  positif covid-19 yang sempat keluar dari  RSUD  dan  berkeliaran di KTP Tanjung Senai,”Itu artinya tidak dijaga oleh petugas ,”ujar H Herman.

Dengan pemecatan 109 nakes  lanjut Sekda juga tidak akan mengganggu aktifitas RSUD,”Selama ini memang sudah over kapasitas jumlah nakesnya,  dan kita juga akan  mengevaluasi manajemen RSUD OI sendiri,”kata H Herman.

Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Rizal Mustopa menyayangkan adanya pemecatan 109 nakes RSUD  tersebut “Kami menyayangkan adanya pemecatan itu. Miris,” ujarnya.

Rizal Mustopa mengakui jika sebelumnya, para Nakes pada 18 Mei  sempat mendatangi gedung dewan, dan menyampaikan aspirasinya. Mulai dari keluhan soal SK yang tak jelas, intensif, APD yang layak hingga rumah singgah.

Dan penyampaian aspirasi itu pun diterima oleh pihak Komisi IV, dan telah disampaikan melalui nota dinas ke Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam saat rapat paripurna. Dan  pemecatan terjadi beberapa jam setelah rapat paripurna tersebut, melalui SK yang ditanda tangani oleh Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam.

Pihaknya merasa telah memperjuangkan aspirasi dan keluhan dari para tenaga honorer kesehatan itu, sesuai tugas dan fungsi dari DPRD Ogan Ilir sendiri. Mulai dari penyampaian lisan hingga tertulis kepada Bupati OI.

“Jadi yang ditemukan Komisi 4 itu kami tuangkan dalam nota dinas, termasuk itemnya meminta evaluasi manajemen RSUD OI,” tegasnya.

Dengan adanya pemecatan itu, pihaknya kini tengah mempelajari kejadian tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD OI. Jika memang ada yang janggal dan perlu penjelasan, pihaknya akan memanggil elemen terkait masalah tersebut meskipun permasalahan tersebut sudah mereka perjuangkan.

“Untuk sementara akan kita pelajari dulu, akan kita lihat. Sementara ini, kita menyayangkan itu. Kalau nanti kita temukan hal-hal yang sifatnya butuh panggilan, kita akan memanggil. Karena sebenarnya permasalahan ini sudah selesai di Komisi 4 dan  Kami telah memperjuangkannya,”kata Rizal Mustopa.(sid)

Komentar

Berita Lainnya