oleh

Buru Pemberi Gratifikasi Bupati Cirebon Sunjaya

-Nasional-135 views

SUMEKS.CO. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dua gratifikasi yang diduga diterima mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Dua gratifikasi tersebut yakni uang senilai Rp6,04 miliar terkait perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon II dan Rp4 miliar terkait perizinan properti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pendalaman dilakukan guna menelusuri pihak-pihak yang diduga memberikan dua gratifikasi tersebut. Namun saat ini, kata dia, masih dalam tahap penyelidikan. “Dari mana pemberinya itu masih dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung,” ujar Laod.

Laode mengakui, pihaknya telah mengantongi nama-nama terduga pemberi dua gratifikasi tersebut. Akan tetapi, lantaran masih dalam tahap penyelidikan, Laode mengaku belum bisa mempublikasikan identitas nama-nama tersebut

“Apakah KPK sudah mengetahui? Ya, insya Allah kami ketahui. Tapi apakah saatnya kami sampaikan (identitasnya)? Kayaknya belum, karena masih proses penyelidikan,” ucapnya.

Saat ini, Laode menyatakan, pihaknya tengah berfokus pada penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Sunjaya. Sunjaya disebut menerima gratifikasi total Rp51 miliar.

Sejumlah uang itu ditransfer ke rekening atas nama pihak lain namun digunakan untuk kepentingan Sunjaya, dibelikan tanah di Kecamatan Talun Cirebon sejak 2016-2018 dengan mekanisme kepemilikan atas nama pihak lain, serta dibelikan tujuh kendaraan bermotor berupa Honda H-RV, Honda B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi GS41 beratas nama orang lain.

“Tetapi bahwa uang yang diterima yang bersangkutan dia tidak bisa pastikan itu bukan penerimaan yang sah atau ilegal. Mengganti nama, membeli tanah dan atas nama orang lain, dan bagian pemberiannya siapa itu sedang kita kembangakan ke mana saja,” tutur Laode.

Diketahui, salah satu kontraktor pengerjaan proyek PLTU Cirebon II merupakan Hyundai Engineering Construction yang berpusat di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Perusahaan tersebut sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan perkara suap yang menimpa Sunjaya. Lantas, dugaan gratifikasi Rp6,4 miliar yang diterima Sunjaya terkait perizinan PLTU Cirebon II mengarah perusahaan itu.

Terkait hal ini, Laode menyatakan KPK tengah mengupayakan pemeriksaan terhadap Hyundai Engineering Construction. Ia menyebut, kerja sama antara KPK dan Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) telah berlangsung sejak lama.

“Kita sedang upayakan (pemeriksaan di Korea Selatan). Perlu diinformasikan kerja sama antara KPK dengan Korea Selatan (KICAC) sudah sangat erat. Kami sering kirim pegawai ke sana dan sling tukar pikiran,” jelasnya.

Ia pun berharap, setiap investor yang menanamkan modal di Indonesia tidak menggunakan modus-modus penyuapan dan pemberian gratifikasi seperti ini. Begitu pula dengan harapan terhadap pejabat Indonesia agar tidak mempraktikkan sistem illegal payment.

“Itu tidak boleh tejadi. Karena yang salah satu ditakuti investasi adalah kalau banyaknya pembayaran yang tidak resmi. Mereka tidak ingin biaya ekstra di atas biaya resmi. Kalau biaya resmi sekurangnya penerima beri kuitansi,” tutupnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap, pihaknya berhasil menemukan dugaan uang hasil korupsi Sunjaya Purwadisastra yang diduga mengalir ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini sesuai dengan fakta persidangan.

Uang yang mengalir tersebut, kata Febri, diduga berjumlah Rp250 juta dan diduga digunakan untuk Kongres Sumpah Pemuda PDIP 2018.

“Uang sekitar Rp250 juta itu sudah dikembalikan, namun tetap kami sita untuk bagian dari barang bukti. Diduga uang itu berasal dari tersangka SUN (Sunjaya Purwadisastra) yang diduga pada saat itu digunakan untuk pembiayaan, untuk kepentingan Kongres Sumpah Pemuda 2018. Itu sudah muncul di fakta sidang,” kata Febri.

Terkait hal ini, Febri mengungkap, pihaknya pun memeriksa sejumlah saksi guna mengonfirmasi dugaan aliran dana tersebut. Salah seorang saksi yang diperiksa, yakni Anggota DPR Fraksi PDIP Nico Siahaan.

“Kami melakukan pemeriksaan beberapa orang. Salah satu saksi dari 146 saksi itu adalah Nico Siahaan dan sejumlah anggota DPRD. Untuk saksi Herry Jung dan Rita Susana juga sudah diperiksa,” jelas Febri.

Untuk diketahui, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka. Kali ini, perkara yang disangkakan yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga telah melakukan pencucian uang terhadap dana haram yang diterimanya senilai total Rp51 miliar.

Terkait sejumlah penerimaan tersebut, Sunjaya pun diduga melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau menitipkan uang hasil gratifikasi.

Dengan rincian, mentransfer penerimaan gratifikasi di rekening atas nama pihak lain namun digunakan untuk kepentingan Sunjaya, memerintahkan bawahannya melakukan pembelian tanah di Kecamatan Talun Cirebon sejak 2016-2018 senilai Rp9 miliar dengan mekanisme kepemilikan atas nama pihak lain.

Serta turut memerintahkan bawahannya untuk membeli tujuh kendaraan bermotor yang diatasnamakan pihak lain berupa Honda H-RV, Honda B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi GS41.

Atas dugaan tersebut, Sunjaya Purwadisastra disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (riz/gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya