oleh

Catat… ini Kronologis Tindak Pidana Korupsi PT Mitra Ogan

PALEMBANG – Empat tersangka kasus dugaan gratifikasi alih fungsi lahan fiktif tahun 2014 telah ditetapkan oleh Penyidik Pidsus Kejati Sumsel. Salah satunya menjerat mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar atas tindak pidana yang dilakukan menyebabkan kerugian negara hingga Rp5,8 miliar itu.

Dari nilai jumlah kerugian negara itu, Muzakir Sai Sohar atau akrab disapa Cakuk disinyalir turut menerima aliran dana gratifikasi mencapai lebih dari Rp500 juta.

“Menurut laporan yang diterima dari tim penyidik, ditetapkannya Muzakir sebagai tersangka patut diduga menerima sejumlah uang yang nilainya lebih dari Rp500 juta,” kata Kasipenkum Kejati Sumsel Khaidirman SH MH saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Jumat (13/11).

Muzakir tidak sendiri, tindak pidana korupsi itu juga ikut menyeret tiga tersangka lainnya yaitu Yaitu Abunawar Basyeban SH MH (dosen) selaku konsultan hukum tahanan Rutan, mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (BUMN) Anjapri.SH, dan mantan Kabag Akutansi dan Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Yan Satyananda.

Khaidirman juga menjelaskan kronologis kasus hingga menetapkan empat orang tersebut menjadi tersangka ini bermula dari adanya kontrak kerja sama antara PT Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan perusahaan BUMN dengan kantor konsultan hukum milik Abunawar Basyeban SH MH.

Dalam kontrak kerja tersebut, PT Perkebunan Mitra Ogan bekerja sama dengan kantor konsultan hukum milik Abunawar Basyeban untuk mengurus administrasi atau rekomendasi pembebasan lahan untuk dialihfungsikan menjadi hutan tetap atau perkebunan.

“Sebenarnya tindakan melanggar undang-undang ini sudah terlihat dari sini sudah terlihat dari kedua perbuatan tersangka ini yaitu  Abunawar Basyeban selaku konsultan Hukum serta Anjapri, SH selaku mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (BUMN),” ujarnya.

Adapun menurut Khaidirman, yang dimaksud dengan tindakan melawan undang-undang yakni PT Perkebunan Mitra Ogan adalah perusahaan BUMN notabene milik pemerintah semestinya apabila ada proyek, tidak boleh dilakukan penunjukan langsung melainkan dengan preses lelang proyek.

“Menurut undang-undang juga mengatur nilai alih fungsi lahan itu diatas Rp500 juta harus melalui proses lelang, ini kan perusahaan BUMN tidak boleh main penunjukan. Ini malah menunjuk langsung kantor hukum salah satu tersangka yakni Abunawar Basyeban untuk mengurus rekomendasi dari kepala daerah setempat terkait alih fungsi lahan itu,” jelas Khaidirman.

Setelah mendapat rekomendasi, lanjut Khaidirman, saat itu kepala daerah dalam hal ini Muzakir yang menjabat bupati Muara Enim, PT Perkebunan Mitra Ogan kemudian mentransfer uang sebesar Rp5,8 miliar kepada kantor hukum milik Abunawar Basyeban. Namun disaat yang bersamaan, uang tersebut kemudian ditarik kembali lalu ditukar dengan mata uang US dolar.

“Setelah ditukar dalam bentuk dolar Amerika lalu uang tersebut dikirim kepada kepala daerah yang bersangkutan. Bila dirupiahkan kepala daerah Muzakir saat itu diduga telah menerima uang kurang lebih Rp600 jutaan dan itu termasuk suap atau gratifikasi,” ujarnya.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo UU No.20 tahun 2001. Tentang perubahan UU NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor dan pasal 11 dan 12B UU NO 20 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tipikor. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya