oleh

Cegah Politik Uang, Bawaslu Patroli

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengumumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019. Dalam IKP itu ada 15 provinsi yang dinilai rawan dalam berbagai aspek pemilu.

Anggota Bawaslu Mohammad Afifudin menjelaskan antara satu daerah dengan lainnya terdapat perbedaan faktor yang memengaruhi indeks kerawanan. Ada dimensi-dimensi yang memengaruhi tahapan dari sisi ketika tahapan berjalan.

“Misalnya kerawanan dapat yang masih dominan menjadi titik kerawanan utama. Kemudian pascalogistik ini di beberapa tempat juga diingatkan bahwa potensi kurang logistik, rusak, salah kirim terjadi. Karena titik penyebaran logistik juga besar maka frekuensi kerjanya juga besar,” ungkapnya Selasa (9/4) di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Secara detail tingkat kerawanan per kabupaten semakin tinggi pada satuan-satuan kerawanannya. Misalnya daerah-daerah yang basis politik uang itu kan awalnya lebih banyak, namun sekarang konsentrasinya pada kejadian-kejadian.

“Khusus untuk politik uang, karena sering kali menemukan kerawanan pada tanggal 12 (April) kami akan apel siaga patroli serentak. Patroli di masa tenang sampai hari H secara serentak apel di 514 kabupaten/kota,” lanjutnya.

Karena potensi kerawanan lebih di masa tenang, maka di masa tenang akan dilakukan patroli di semua titik dengan inisiasi dan kearifan lokal. Patroli akan dilakukan di semua TPS. Pengawas desa, kecamatan termasuk relawan dan jajaran yang sudah direkrut bisa mencapai ribuan atau bahkan jutaan.

“Karena jumlah TPS saja 800 ribu lebih juga ditopang dari jajaran jajaran yang ada di kabupaten/kota dan lain lain,” tambahnya. (ran)

 

Komentar

Berita Lainnya