oleh

Chairul S Matdiah: Dewan Akomodir Tuntutan Warga Pematang Panggang

-Headline-243 views

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Chairul S Matdiah SH,MH,Kes, hari ini, Jumat (2/8/2019) menemui warga desa Pematang Panggang dan keluarga H Ibrahim Idris desa Pematang Panggang Mesuji OKI yang diduga diserobot PT Aek Tarum. 

Hadir juga sesepuh warga Brigjen (purn) Widodo dan Marwan Fansuri, S.Sos, M.M Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Chairul S Matdiah SH, MH, Kes, menerima aspirasi warga desa Pematang Panggang di ruang rapat DPRD Sumsel. Foto-foto: Humas DPRD for SUMEKS.CO

Tak hanya menemui warga langsung di halaman kantor DPRD Sumsel, anggota Dewan yang pernah menjadi advokat ini juga mengajak peserta aksi masuk ke dalam gedung DPRD. 

Di ruang pertemuan DPRD Sumsel, perwakilan warga, Irwan mengungkap keluhan ahli waris H Ibrahim Idris atas tanah waris yang dulunya ‘Talang’ seluas 856 hektar, dan hingga kini belum mendapatkan kompensasi. 

Tanah seluas 856 ha miliknya diduga diserobot oleh salah satu perusahaan. Persoalan ini sempat dimediasi oleh pemerintah setempat, namun tak kunjung usai. 

Akhirnya perwakilan keluarga besar H. Ibrahim menggelar demo di  halaman kantor DPRD Sumsel, perwakilan massa sempat diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah.

Menurut Nawawi perwakilan keluarga H Ibrahim, menjelaskan kejadian berawal dari bukti kepemilikan tanah seluas 856 ha, peninggalan nenek moyang H. Ibrahim Idris dari zaman Belanda di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI.

Lahan tersebut selama ini dijadikan lahan untuk perkebunan dan pertanian yang dikenal dengan istilah talang.

Objek tanah yang memiliki surat yang sah yang ditandatangani oleh Camat Gusmaran yang kala itu menjabat sebagai Camat Mesuji.

 

Kala itu dalam struktur Ketatanegaraan Camat merupakan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dinyatakan sah oleh Pemda OKI. Sementara PT AT pada tahun 1990 menggusur dan menduduki tanah tersebut dengan menanami kelapa sawit,” katanya.

Menurutnya, berulang-ulang diadakan perundingan yang dimediasi oleh Pemda OKI, antara keluarga besar H. Ibrahim serta masyarakat dan pihak perusahaan. Namun pihak perusahaan hanya mau mengganti rugi dan memberikan sedikit kompensasi sebesar Rp 750 juta.

‘’Kemudian pada tanggal 29 Mei 2001 Pemda OKI kembali memediasi antara pihak perusahaan dan Keluarga Besar H Ibrahim, tapi tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak,’’  kata Nawawi.

Menurutnya, keluarga Besar H. Ibrahim hanya menginginkan DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel untuk memediasi kembali dan mengembalikan hak-hak keluarga tersebut.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Chairul S Matdiah mengatakan, persoalan ini harus ditindaklanjuti pemerintah.

Kok tanah rakyat diambil sementara Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan ini berada di Desa Tegal Sari. Itu adalah tindakan yang tidak benar, bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. 

“Kita akan segera memanggil PT AT yang telah berganti manajemen menjadi  PT . SJ, dan pihak terkait dengan menyurati Gubernur Sumsel untuk duduk bersama menyelesaikannya. Apa permasalahannya kita akan selesaikan,”  kata Chairul.

“Kita akan memediasi tuntutan bapak dan ibu sekalian, saya tahu HGU tanah jni sebenarnya di Tegal Sari. Dan tanah ini sudah beralih pada PT SJ, ” ungkapnya. 

Kedua PT SJ dan Aek Tarum akan kita panggil. Kedua perusahaan ini akan kuta pertemukan dengan bapak ibu sekalian. 

“Kami saat ini belum bisa ambil sikap kami akan menindaklanjuti dan akomodir apa yang bapak ibu sampaikan tadi,” janjinya. 

Mudahan-mudahan, lanjut H Chairul S Matdiah, dalam waktu dekat ini perwakilan warga dapat bertemu dengan kedua perusahaan.

“Bisa juga kita panggil BPN saya tahu persis apa yang disampaikan pak Irwan tadi benar, ” cetusnya. 

Kasus ini sudah sejak 15 tahun lalu. “Saya tahu karena saya putra daerah disana. Saya kira masalah ini sudah selesai karena PT Aek Tarum ada memberikan Rp. 750 juta, apakah uang diterima apa belum?”, tanya H Chairul. 

Warga serempak menjawab belum, menurut mereka kompensasi Rp. 750 juta itu hanya untuk warga sekitar, bukan untuk ahli waris, keluarga besar H Ibrahim Idris.

Selanjutnya, H Chairul juga meminta maaf karena hanya sendiri menerima warga, karena menurutnya pimpinan dewan yang lain sedang ada rapat banggar dan pekerjaan yang lain, maka dia sendiri yang menerima. 

“Langkah paling cepat kita akan kirim surat ke Gubernur Herman Deru dan surat itu akan saya tandatangani, dan saya berharap Pak ketua juga menandatangani surat itu,” tegasnya. 

Pihaknya (DPRD Sumsel) akan konsultasikan masalah ini, kedua PT akan kita panggil. Kasus ini akan mendapatkan pendampingan eksekutif dan legislatif dan perwakilan warga akan kita undang duduk satu meja.

“Sekali lagi ini rumah rakyat karena kami dipilih oleh rakyat. Usai pertemuan ini kita makan bersama karena ini perjalanan jauh.

“Bapak ibu bisa shalat Jumat di masjid yang ada di gedung DPRD ini,” tutupnya. (jul) 

Komentar

Berita Lainnya