oleh

Daftar Pemilih Administrasi Hingga Pidana Jadi Penyebab PSU

SUMEKS.CO- Berdasarkan kajian Divisi Hukum Bawaslu ada tiga jenis masalah penyebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT/DPTB), kesalahan administrasi, dan pidana.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menerangkan, MK menerima 132 berkas Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada 2020. Namun, hanya 32 perkara yang diproses sampai pemeriksaan lanjutan.

“Satu perkara dengan amar putusan penghitungan suara ulang, ini berkaitan dengan hal yang sangat teknis,” ungkap Firtz.

Dia memberi contoh salah satu PSU yang terjadi di Kabupaten Sekadau. Dalih putusan disebabkan terjadi pelanggaran tata cara administrasi yaitu formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak disegel.

“Lalu, formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS di Kecamatan Belintang Hilir. Ini kan sangat teknis dan harus diawasi oleh pengawas,” terangnya.

Selanjutnya terkait masalah DPT/DPTB, Fritz menegaskan agar KPU membuka akses kepada Bawaslu. Dia mengungkapkan Bawaslu kesulitan dalam meminta DPT/DPTB sehingga mengakibatkan PSU.

Dari konteks persoalan administrasi, Fritz menerangkan ada beberapa alasan munculnya putusan PSU. Yang pertama, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kedua, ada perusahaan yang tidak meliburkan pegawai. Ketiga, Perubahan hasil rekapitulasi suara. Keempat, KPU tidak mengakui sistem noken.

Yang kelima, sambungnya, ada segel yang rusak. Keenam, penggunaan surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal, atau dalam tahanan. Ketujuh, penyobekan surat suara. Terakhir, pendaftaran pasangan calon yang belum selesai menjalani pidana lima tahun.

Komentar

Berita Lainnya